Srikandi Hanura Catat Rekor MURI Bercaping Terbanyak
Sebanyak
11 ribu kader Srikandi Hanura dengan mengenakan topi tradisional caping
mengikuti gerak jalan santai dari silang monas-HI, Minggu pagi(27/5),
sekaligus memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI).
Gerak jalan santai ribuan kaum wanita bersama Ketua Umum Partai Hanura Wiranto itu merupakan rangkaian peringatan setahun berdirinya Srikandi Hanura.
Menurut Ketua Umum Srikandi Hanura, Miryam S Haryani, para wanita itu didatangkan dari kawasan Jabodetabek, Jabar dan Banten. Sementara caping yang mereka kenakan selama mengikuti jalan santai tersebut, kata Miryam yang juga anggota Fraksi Hanura DPR RI itu, merupakan topi khas tradisional yang sering digunakan oleh petani Indonesia.
Miryam menuturkan bahwa kegiatan yang melibatkan sedikitnya 10 ribu perempuan beratribut Partai Hanura itu sekaligus pula akan tercatat dalam buku rekor MURI sebagai wanita menggunakan caping terbanyak. ”Usai acara, MURI langsung mencatatkan dalam buku rekor, mengumumkan dan memberikan penghargaan sertifikat MURI,” ujarnya.
Sementara gerak jalan santai Srikandi Hanura itu mengambil rute start di silang barat daya Monas menuju bundaran HI, memutar di depan hotel Niko dan kembali lagi ke Monas.
Srikandi Hanura merupakan salah satu organisasi otonom Partai Hanura yang beranggotakan kaum wanita.[foto1:Antara | foto2:Dian Srikandi]
JAKARTA (bisnis-jabar.com): Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
(Hanura), Wiranto, mengharapkan para kader partainya yang tengah duduk
di kursi legislatif bisa memberikan kontribusi dana terhadap partai.Gerak jalan santai ribuan kaum wanita bersama Ketua Umum Partai Hanura Wiranto itu merupakan rangkaian peringatan setahun berdirinya Srikandi Hanura.
Menurut Ketua Umum Srikandi Hanura, Miryam S Haryani, para wanita itu didatangkan dari kawasan Jabodetabek, Jabar dan Banten. Sementara caping yang mereka kenakan selama mengikuti jalan santai tersebut, kata Miryam yang juga anggota Fraksi Hanura DPR RI itu, merupakan topi khas tradisional yang sering digunakan oleh petani Indonesia.
Miryam menuturkan bahwa kegiatan yang melibatkan sedikitnya 10 ribu perempuan beratribut Partai Hanura itu sekaligus pula akan tercatat dalam buku rekor MURI sebagai wanita menggunakan caping terbanyak. ”Usai acara, MURI langsung mencatatkan dalam buku rekor, mengumumkan dan memberikan penghargaan sertifikat MURI,” ujarnya.
Sementara gerak jalan santai Srikandi Hanura itu mengambil rute start di silang barat daya Monas menuju bundaran HI, memutar di depan hotel Niko dan kembali lagi ke Monas.
Srikandi Hanura merupakan salah satu organisasi otonom Partai Hanura yang beranggotakan kaum wanita.[foto1:Antara | foto2:Dian Srikandi]
“Saya minta kontribusi dana para kader partai Hanura yang telah berhasil duduk dikursi legislatif,” kata Wiranto, di Jakarta, Rabu.
Hal itu, lanjut dia, untuk kemajuan Partai Hanura karena selama ini para anggotanya saat Pemilu Legislatif banyak menjual nama dirinya demi mendapatkan suara terbanyak.
“Silahkan jual nama saya untuk mendapat suara sebanyak-banyaknya, namun setelah menjabat sebagai wakil rakyat ada royaltinya. Namun, royalti tersebut diberikan kepada partai bukan kepada saya,” kata Wiranto sambil tertawa dihadapan para kader Hanura.
Secara pribadi, Wiranto mengaku tidak tega untuk memotong hak orang lain atau kadernya, namun kontribusi dana dari para kadernya untuk mendukung kemajuan organisasi politik itu perlu karena organisasi parpol adalah organisasi organik bukan organisasi mesin.
“Secara pribadi saya tak setuju memotong hak orang lain, tapi dari pendekatan organisasi harus dilakukan. Seandainya ada uang yang datang dari langit, Partai tak akan potong. Jadi semua kader harus mengikuti garis partai,” tuturnya.
Wiranto menambahkan Kalau anggota Partai Hanura tidak mengikuti garis partai, maka DPP Partai Hanura akan memberikan peringatan hingga dua kali.
“Kalau yang ketiga tak juga mempan, maka akan diganti karena masih banyak anggota lain yang mau menjadi anggota Legislatif. Oleh karenanya, lunasi segera tanggungan untuk kepentingan parpol,” ucap Wiranto. (MSU)
Hanura Tuding Ramadhan Buta Sejarah SBY-Wiranto
Agus Sigit Cahyana | Sabtu, 3 Maret 2012 | 08:45 WIB | Dibaca: 56 | Komentar: 0
JAKARTA (KRjogja.com) - Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan mengungkapkan, selama ini Wiranto sakit hati dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab itu, Wiranto dan Partai Hanura, kata Ramadhan kerap melontarkan pernyataan yang menyudutkan presiden SBY.
Namun, menurut Ketua DPP Partai Hanura Akbar Faisal, pernyataan Ramadhan tersebut menunjukkan ketidakpahaman Ramadhan Pohan pada sejarah dan hubungan antara Wiranto dengan SBY. “Saya malas tanggapi hal-hal bodoh sepertt tudingan Ramadhan itu. Saya malah melihat dia sedang berusaha menggeser urusan korup partainya menjadi persoalan pribadi pak Wiranto dan SBY. Ramadhan tidak terlalu paham sejarah dan hubungan antara kedua tokoh ini,” kata Akbar dalam keterangannya, Sabtu (3/3/2012).
Dikatakan Akbar, SBY tentunya sangat tidak berkenan dengan cara dan manuver Ramadhan tersebut. “Saya berharap Ramadhan fokus pada partainya yang sedang kesulitan menjelaskan berbagai kasus korupsi. Seharusnya beliau belajar dari kasus ancaman gugatan dari Pak Aburizal Bakrie kemarin yang juga karena kesembronoan bahasa dia ke publik. Sedih saya melihat politisi yang kayak gini,” katanya.
Pernyataan Ramadhan tentang adanya dugaan pengaturan Partai Hanura dibalik kasus Nazaruddin terlontar setelah salah satu kader Hanura, Elza Syarief menjadi pengacara Nazar. "Harus dicurigai siapa orang-orang di sekitar Nazar, karena dulu Nazar itu tertutup sama media kok sekarang tiba-tiba ngomong terus di media," jelas kata Ramadhan.
Lebih lanjut anggota Komisi II DPR ini kembali menuduh bahwa di balik serangan yang diletupkan oleh Nazar adalah Elza Syarif yang didukung oleh Partai Hanura. Selain itu menurut Pohan, Wiranto dan partainya masih sakit hati lantaran dua kali kalah dengan SBY dalam Pilpres.
"Elza itu orang Hanura, kemungkinan besar ada kepentingan politik, karena mungkin Wiranto masih sakit hati sebab kalah dua kali dengan SBY," tegasnya. (Okz/Git)
PARTAI HATI NURANI (HANURA) - Bagian 3
Pendirian Partai HANURA dirintis Jendral TNI (Purn) H. Wiranto, SH. bersama tokoh-tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006 yang menghasilkan melahirkan delapan kesepakatan penting sebagai berikut:
1. Dengan memperhatikan kondisi lingkungan global, regional, dan nasional, serta kinerja pemerintahan RI selama ini, mengisyaratkan bahwa sejatinya Indonesia belum berhasil mewujudkan apa yang diamanatkan UUD 1945;
2. Memperhatikan kinerja pemerintahan sekarang ini maka kemungkinan tiga tahun yang akan datang akan sulit diharapkan adanya perubahan yang cukup signifikan, menyangkut perbaikan nasib bangsa;
3. Oleh sebab itu perjuangan untuk mewujudkan terjadinya sirkulasi kepemimpinan nasional dan pemerintahan bukan lagi untuk memenuhi ambisi perorangan atau kelompok, namun merupakan perjuangan bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa;
4. Perjuangan itu membutuhkan keberanian untuk menyusun strategi jangka panjang pada keseluruhan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengembalikan kemandirian dan kebanggaan kita sebagai bangsa.
5. Untuk itu diperlukan kepemimpimpinan yang jujur, bijak, dan berani yang dapat menggalang persatuan, kebersamaan, dan keikhlasan, sebagaimana dahulu para pendahulu kita 'berhimpun bersama sebagai bangsa untuk mencapai kemerdekaan'. Sekarang saatnya kita berhimpun kembali sebagai bangsa guna menyelamatkan negeri kita;
6. Kita kembangkan semangat perjuangan, 'Semua untuk satu, satu untuk semua'. Artinya, semua harus memberikan yang terbaik untuk satu tujuan bersama, yakni membentuk pemerintahan yang jujur dan berkualitas. Selanjutnya, pemerintahan itu benar-benar akan bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat Indonesia;
7. Perjuangan itu akan kita wadahi dalam sebuah partai politik;
8. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi perjuangan yang tulus dan ikhlas ini demi masa depan Indonesia yang kita cintai bersama.
Delapan kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dalam wadah partai politik bernama Partai Hati Nurani Rakyat, disingkat Partai HANURA. Pendeklarasian partai ini diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2006 di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh nasional turut menghadiri deklarasi ini antara lain K.H. Abdurrahman Wahid (mantan Presiden), Jenderal (Purn) Try Sutrisno (mantan Wakil Presiden), Akbar Tandjung (mantan Ketua DPR), Kwik Kian Gie (mantan Menko Ekuin), tokoh senior Partai Golkar Suhardiman dan Oetojo Oesman, pengurus aktif Golkar, Plt Korbid Kerohanian DPP Partai Golkar Juniwati Masjchun Sofwan dan Wasekjen Partai Golkar Rully Chaerul Azwar, Ketua Umum PDK Ryass Rasyid, Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu (mantan Kasad), RMH. Heroe Syswanto Ns. (Sys Ns) (Pendiri Partai Demokrat), Sahar L Hasan.
Lebih dari 100 orang yang menjadi deklarator Partai HANURA diantaranya Jenderal (Purn) Wiranto (Mantan Menhankam/Pangab), Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy (mantan Kasum), Jenderal (Purn) Fachrul Razi (mantan Wakil Pangab), Jenderal (Purn) Subagyo HS (mantan Kasad), Laksamana Bernard Kent Sondakh (mantan Kasal), Jenderal (Pol) Chairul Ismail (mantan Kapolri), Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso, Ary Mardjono (mantan Sekjen Golkar) , Abu Hartono, Fuad Bawazier (mantan Menkeu), Djafar Badjeber (pendiri Partai Bintang Reformasi), Samuel Koto, Nico Daryanto, (mantan pengurus Partai Amanat Nasional), Indro Tjahjono, pengacara Elza Syarief, aktor Gusti Randa, Anwar Fuady, aktivis LSM Indro Tjahjono, Dr. Tuti Alawiyah AS (mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kabinet Reformasi), H. Ismail Hassan, SH. (mantan Gubernur Jawa Tengah), Mien Muntoro (Mantan Sekjen Kesatuan Perempuan Partai Golkar), Dr. Teguh Samudra, Prof. Dr. Achmad Sutarmadi, Prof. Dr. Max Wullur, Prof. Dr. Azzam Sam Yasin, Uga Usman Wiranto, Yus Usman Sumanegara.
Partai HANURA dipersiapkan sebagai kendaraan politik Jenderal TNI (Purn) H. Wiranto, SH. untuk dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu Presiden tahun 2009. Pada pemilu Presiden tahun 2004, Wiranto sebagai calon Presiden dari Partai GOLKAR didampingi oleh K.H. Shallahudin Wahid sebagai calon wakil presiden setelah keluar sebagai pemenang dalam konvesi Partai GOLKAR mengalahkan Ketua Umum Partai GOLKAR pada saat itu Akbar Tanjung. Pasangan Wiranto dan Shallahudin Wahid dengan nomer urut 3 gagal melaju keputaran dua pemilu Presiden hanya mampu meraup suara 23.827.512 (22.19%). Hal ini menimbulkan dugaan mesin Partai GOLKAR tidak maksimal mengusung pasangannya. Diduga banyak kader Partai GOLKAR yang mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla, dimana Yusuf Kalla merupakan tokoh senior Partai GOLKAR.
Meskipun dalam buku saku Partai HANURA disebutkan alasan pendirian Partai untuk:
• Menjawab kepedulian dan kecintaan yang mendalam terhadap nasib negara dan bangsa;
• Menjamin kepastian masa depan bangsa Indonesia yang saat ini tidak jelas arahnya;
• Merekonstruksi model kepemimpinan masa depan yang lebih memahami hati nurani rakyat, serta memiliki sifat-sifat jujur, tegas, berani, dan berkemampuan;
• Mewujudkan semangat sebagaimana yang ditempuh para pendahulu kita, berhimpun bersama untuk menyelamatkan bangsa;
• Merespons persoalan bangsa yang terlalu kompleks dibutuhkan solusi strategis, yaitu berpolitik dengan hati nurani untuk memperjuangkan kebenaran;
• Membangun kekuatan politik yang tidak berorientasi pada kekuasaan semata, namun dengan spirit ke-Tuhanan guna kemaslahatan/kebaikan.
Tersirat bahwa model kepemimpinan masa depan yang dimaksud ada dalam sosok diri Wiranto. Seperti yang dikatakan oleh beberapa tokoh nasional yang menghadiri deklarasi Partai HANURA. Diantaranya Kwik Kian Gie mengatakan ” "Saya tahu persis sifat Pak Wiranto sebagai pemimpin yang tegas, berani ambil risiko. Pemimpin seperti itu yang memberi harapan kepada Indonesia yang sudah menjadi porak-poranda." Dan ditegaskan pula oleh WIRANTO dalam pidato deklarasi akan obsesinya untuk merekonstruksi model kepemimpinan yang tegas, lugas, dan berani ambil risiko (tokohindonesia.com).
SUMBER: AD/ART Partai Hanura;berbagai sumber
Foto: www.hanura.com
@coretansukarsa.blogspot
1. Dengan memperhatikan kondisi lingkungan global, regional, dan nasional, serta kinerja pemerintahan RI selama ini, mengisyaratkan bahwa sejatinya Indonesia belum berhasil mewujudkan apa yang diamanatkan UUD 1945;
2. Memperhatikan kinerja pemerintahan sekarang ini maka kemungkinan tiga tahun yang akan datang akan sulit diharapkan adanya perubahan yang cukup signifikan, menyangkut perbaikan nasib bangsa;
3. Oleh sebab itu perjuangan untuk mewujudkan terjadinya sirkulasi kepemimpinan nasional dan pemerintahan bukan lagi untuk memenuhi ambisi perorangan atau kelompok, namun merupakan perjuangan bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa;
4. Perjuangan itu membutuhkan keberanian untuk menyusun strategi jangka panjang pada keseluruhan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengembalikan kemandirian dan kebanggaan kita sebagai bangsa.
5. Untuk itu diperlukan kepemimpimpinan yang jujur, bijak, dan berani yang dapat menggalang persatuan, kebersamaan, dan keikhlasan, sebagaimana dahulu para pendahulu kita 'berhimpun bersama sebagai bangsa untuk mencapai kemerdekaan'. Sekarang saatnya kita berhimpun kembali sebagai bangsa guna menyelamatkan negeri kita;
6. Kita kembangkan semangat perjuangan, 'Semua untuk satu, satu untuk semua'. Artinya, semua harus memberikan yang terbaik untuk satu tujuan bersama, yakni membentuk pemerintahan yang jujur dan berkualitas. Selanjutnya, pemerintahan itu benar-benar akan bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat Indonesia;
7. Perjuangan itu akan kita wadahi dalam sebuah partai politik;
8. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi perjuangan yang tulus dan ikhlas ini demi masa depan Indonesia yang kita cintai bersama.
Delapan kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dalam wadah partai politik bernama Partai Hati Nurani Rakyat, disingkat Partai HANURA. Pendeklarasian partai ini diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2006 di Hotel Kartika Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Sejumlah tokoh nasional turut menghadiri deklarasi ini antara lain K.H. Abdurrahman Wahid (mantan Presiden), Jenderal (Purn) Try Sutrisno (mantan Wakil Presiden), Akbar Tandjung (mantan Ketua DPR), Kwik Kian Gie (mantan Menko Ekuin), tokoh senior Partai Golkar Suhardiman dan Oetojo Oesman, pengurus aktif Golkar, Plt Korbid Kerohanian DPP Partai Golkar Juniwati Masjchun Sofwan dan Wasekjen Partai Golkar Rully Chaerul Azwar, Ketua Umum PDK Ryass Rasyid, Ketua Umum PKS Tifatul Sembiring, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu (mantan Kasad), RMH. Heroe Syswanto Ns. (Sys Ns) (Pendiri Partai Demokrat), Sahar L Hasan.
Lebih dari 100 orang yang menjadi deklarator Partai HANURA diantaranya Jenderal (Purn) Wiranto (Mantan Menhankam/Pangab), Letjen (Purn) Suaidi Marasabessy (mantan Kasum), Jenderal (Purn) Fachrul Razi (mantan Wakil Pangab), Jenderal (Purn) Subagyo HS (mantan Kasad), Laksamana Bernard Kent Sondakh (mantan Kasal), Jenderal (Pol) Chairul Ismail (mantan Kapolri), Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso, Ary Mardjono (mantan Sekjen Golkar) , Abu Hartono, Fuad Bawazier (mantan Menkeu), Djafar Badjeber (pendiri Partai Bintang Reformasi), Samuel Koto, Nico Daryanto, (mantan pengurus Partai Amanat Nasional), Indro Tjahjono, pengacara Elza Syarief, aktor Gusti Randa, Anwar Fuady, aktivis LSM Indro Tjahjono, Dr. Tuti Alawiyah AS (mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kabinet Reformasi), H. Ismail Hassan, SH. (mantan Gubernur Jawa Tengah), Mien Muntoro (Mantan Sekjen Kesatuan Perempuan Partai Golkar), Dr. Teguh Samudra, Prof. Dr. Achmad Sutarmadi, Prof. Dr. Max Wullur, Prof. Dr. Azzam Sam Yasin, Uga Usman Wiranto, Yus Usman Sumanegara.
Partai HANURA dipersiapkan sebagai kendaraan politik Jenderal TNI (Purn) H. Wiranto, SH. untuk dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilu Presiden tahun 2009. Pada pemilu Presiden tahun 2004, Wiranto sebagai calon Presiden dari Partai GOLKAR didampingi oleh K.H. Shallahudin Wahid sebagai calon wakil presiden setelah keluar sebagai pemenang dalam konvesi Partai GOLKAR mengalahkan Ketua Umum Partai GOLKAR pada saat itu Akbar Tanjung. Pasangan Wiranto dan Shallahudin Wahid dengan nomer urut 3 gagal melaju keputaran dua pemilu Presiden hanya mampu meraup suara 23.827.512 (22.19%). Hal ini menimbulkan dugaan mesin Partai GOLKAR tidak maksimal mengusung pasangannya. Diduga banyak kader Partai GOLKAR yang mendukung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla, dimana Yusuf Kalla merupakan tokoh senior Partai GOLKAR.
Meskipun dalam buku saku Partai HANURA disebutkan alasan pendirian Partai untuk:
• Menjawab kepedulian dan kecintaan yang mendalam terhadap nasib negara dan bangsa;
• Menjamin kepastian masa depan bangsa Indonesia yang saat ini tidak jelas arahnya;
• Merekonstruksi model kepemimpinan masa depan yang lebih memahami hati nurani rakyat, serta memiliki sifat-sifat jujur, tegas, berani, dan berkemampuan;
• Mewujudkan semangat sebagaimana yang ditempuh para pendahulu kita, berhimpun bersama untuk menyelamatkan bangsa;
• Merespons persoalan bangsa yang terlalu kompleks dibutuhkan solusi strategis, yaitu berpolitik dengan hati nurani untuk memperjuangkan kebenaran;
• Membangun kekuatan politik yang tidak berorientasi pada kekuasaan semata, namun dengan spirit ke-Tuhanan guna kemaslahatan/kebaikan.
Tersirat bahwa model kepemimpinan masa depan yang dimaksud ada dalam sosok diri Wiranto. Seperti yang dikatakan oleh beberapa tokoh nasional yang menghadiri deklarasi Partai HANURA. Diantaranya Kwik Kian Gie mengatakan ” "Saya tahu persis sifat Pak Wiranto sebagai pemimpin yang tegas, berani ambil risiko. Pemimpin seperti itu yang memberi harapan kepada Indonesia yang sudah menjadi porak-poranda." Dan ditegaskan pula oleh WIRANTO dalam pidato deklarasi akan obsesinya untuk merekonstruksi model kepemimpinan yang tegas, lugas, dan berani ambil risiko (tokohindonesia.com).
SUMBER: AD/ART Partai Hanura;berbagai sumber
Foto: www.hanura.com
@coretansukarsa.blogspot
PARTAI HATI NURANI (HANURA) - Bagian 2
Ketua Umum DPP Hati Nurani Rakyat (Hanura) melantik DPD Pemuda dan PD Perempuan Hanura di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Sabtu (14/6/08). Dalam acara itu hadir Ketua Pemuda Hanura DKI Jakarta Serioza Prakasa, Ketua PP Pemuda Hanura Wisnu Dewanto, Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta Marwan Paris dan, Korda DKI Jakarta Uga Wiranto. (Foto: myrmnews.com)
Fungsi
1. Sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Sarana untuk membangun iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Wadah untuk mengembangkan partisipasi politik rakyat;
5. Wadah untuk rekrutmen kader dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Tujuan
1. Tujuan Umum Partai adalah;
a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjungjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tujuan Khusus Partai adalah:
a. Menigkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelengaraan kegiatan politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dab bernegara;
b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Tujuan umum dan khusus partai diwujudkan secara konstitusional.
Motto
'Saatnya Hati Nurani Bicara'
• Reformasi memang telah memberikan kebebasan, namun harus dibayar mahal dengan hilangnya rasa persaudaraan sebagai bangsa, dan digantikan perasaan yang penuh kebencian, dendam, curiga, saling hujat, bertengkar satu dengan yang lain, bahkan terkadang saling menyerang antar anak bangsa;
• Keterpurukan ini tidak lain adalah buah dari nafsu yang tidak terbendung, yang tidak dapat dikendalikan;
• Lawan dari nafsu (dalam Islam disebut nafsu zulmani) adalah kekuatan hati nurani;
• Saatnya semua elemen bangsa diajak kembali menggunakan hati nuraninya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak;
• Jika hati nurani mulai bicara maka sesama anak bangsa akan saling asih, asah, dan asuh, dan pada akhirnya akan terbangun suasana yang tertib, aman, dan sejahtera.
Struktur Partai
1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah badan pelaksana partai ditingkat nasioanl;
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah badan pelaksana partai ditingkat Propinsi;
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah badan pelaksana partai ditingkat Kabupaten/Kota;
4. Pimpinan Anak Cabang (PAC) adalah badan pelaksana partai ditingkat Kecamatan;
5. Pengurus Ranting (PR) adalah badan pelaksana partai ditingkat Kelurahan/Desa.
Dewan Penasihat dan Majelis Pakar ada di semua tingkat kepengurusan Partai. Dewan Penasihat adalah badan struktural partai yang berwenang memberikan saran dan nasihat diminta atau tidak diminta, kepada Dewan Pimpinan/Pimpinan/Pengurus Partai pada tingkatannya. Sedangkan Majelis Pakar adalah organisasi nonstruktural tempat berhimpunnya pakar-pakar dari berbagai keilmuaan, baik yang mengikat diri sebagai anggota Partai maupun tidak.
Organisasi Otonom yang hanya dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat merupakan organisasi pemuda, perempuan dan fungsional, sebagai wadah perjuangan Partai untuk memenuhi kebutuhan taktis dan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan. Organisasi tersebut adalah Pemuda Hanura, Perempuan Hanura dan GEMA (Generasi Muda) Hanura.
SUMBER: AD/ART Partai Hanura; berbagai sumber
Foto: www.hanura.com
@coretansukarsa.blogspot
Fungsi
1. Sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. Sarana untuk membangun iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Wadah untuk mengembangkan partisipasi politik rakyat;
5. Wadah untuk rekrutmen kader dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Tujuan
1. Tujuan Umum Partai adalah;
a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjungjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tujuan Khusus Partai adalah:
a. Menigkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelengaraan kegiatan politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dab bernegara;
b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Tujuan umum dan khusus partai diwujudkan secara konstitusional.
Motto
'Saatnya Hati Nurani Bicara'
• Reformasi memang telah memberikan kebebasan, namun harus dibayar mahal dengan hilangnya rasa persaudaraan sebagai bangsa, dan digantikan perasaan yang penuh kebencian, dendam, curiga, saling hujat, bertengkar satu dengan yang lain, bahkan terkadang saling menyerang antar anak bangsa;
• Keterpurukan ini tidak lain adalah buah dari nafsu yang tidak terbendung, yang tidak dapat dikendalikan;
• Lawan dari nafsu (dalam Islam disebut nafsu zulmani) adalah kekuatan hati nurani;
• Saatnya semua elemen bangsa diajak kembali menggunakan hati nuraninya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak;
• Jika hati nurani mulai bicara maka sesama anak bangsa akan saling asih, asah, dan asuh, dan pada akhirnya akan terbangun suasana yang tertib, aman, dan sejahtera.
Struktur Partai
1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah badan pelaksana partai ditingkat nasioanl;
2. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah badan pelaksana partai ditingkat Propinsi;
3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah badan pelaksana partai ditingkat Kabupaten/Kota;
4. Pimpinan Anak Cabang (PAC) adalah badan pelaksana partai ditingkat Kecamatan;
5. Pengurus Ranting (PR) adalah badan pelaksana partai ditingkat Kelurahan/Desa.
Dewan Penasihat dan Majelis Pakar ada di semua tingkat kepengurusan Partai. Dewan Penasihat adalah badan struktural partai yang berwenang memberikan saran dan nasihat diminta atau tidak diminta, kepada Dewan Pimpinan/Pimpinan/Pengurus Partai pada tingkatannya. Sedangkan Majelis Pakar adalah organisasi nonstruktural tempat berhimpunnya pakar-pakar dari berbagai keilmuaan, baik yang mengikat diri sebagai anggota Partai maupun tidak.
Organisasi Otonom yang hanya dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat merupakan organisasi pemuda, perempuan dan fungsional, sebagai wadah perjuangan Partai untuk memenuhi kebutuhan taktis dan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan. Organisasi tersebut adalah Pemuda Hanura, Perempuan Hanura dan GEMA (Generasi Muda) Hanura.
SUMBER: AD/ART Partai Hanura; berbagai sumber
Foto: www.hanura.com
@coretansukarsa.blogspot
PARTAI HATI NURANI (HANURA) - Bagian 1
Didirikan: Jakarta, 21 Desember 2006
Deklarasi: Jakarta, 21 Desember 2006
Akta Notaris: ???
Pengesahan: ????
Alamat: Kantor DPP
Jl. Diponegoro No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310.
Telp : 021-31935334
Fax : 021-3922054
Web site : www.hanura.com
Lambang
Gambar lambang berbentuk empat persegi panjang dengan warna putih-merah-putih mendatar, pada bagian merah bertuliskan HANURA warna putih dengan ujung meruncing berbentuk anak panah melesat maju menembus warna coklat tanah dan pada bagian putih bawah tertulis PARTAI HATI NURANI RAKYAT warna hitam.
Arti warna pada lambang:
Lambang terdiri dari warna putih, merah, hitam dan coklat tanah.
a. Warna putih bermakna kesucian dalam mengemban amanah hati nurani rakyat;
b. Warna merah bermakna keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan perjuangan;
c. Warna coklat tanah bermakna kearifan dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat;
d. Warna hitam bermakna keteguhan hati dan ketegasan sikap dalam mencapai cita-cita perjuangan.
Arti simbol pada lambang:
a. Anak panah bersudut lima melambangkan cita-cita yang akan dicapai berlandaskan Pancasila;
b. Tulisan HANURA di tengah anak panah melambangkan derap langkah perjuangan Partai yang selalu bergerak maju mengemban amanah hati nurani rakyat;
c. Gambar lambang berbentuk empat persegi panjang bermakna komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI;
Arti lambang secara keseluruhan adalah Partai HANURA sebagai pengemban amanah suci hati nurani rakyat, senantiasa teguh berjuang menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Bendera dan Tanda Gambar
Bendera dan tanda gambar sama dengan lambang partai.
Azas: Pancasila
Ciri : Nasionalis religius, terbuka bagi seluruh warga negara Republik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan,status sosial dan gender.
Nilai Dasar Perjuangan: Ketakwaan, kemandirian, kebersamaan, kerakyatan, dan kesederhanaan.
Visi:
Kemandirian Bangsa
Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara.
Kesejahteraan Rakyat
Sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai HANURA yang juga calon pemimpin bangsa, di benaknya harus selalu tertanam kalimat 'kesejahteraan rakyat Indonesia', sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.
Misi
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan, yang dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan hati nurani;
3. Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa;
5. Membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat;
6. Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat;
7. Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
SUMBER: AD/ART Partai Hanura/berbagai
Wiranto Tolak Gadaikan Hanura
Headlines | Thu, Mar 10, 2011 at 11:03 |
Jakarta, matanews.com
Wangi kursi kekuasaan memang harus dan sulit ditolak meski ditawari, semisal PDIP dan Gerindra. Namun Wiranto lebih pintar membawa Hanura. Menurutnya, lebih menguntungkan berkoalisi dengan rakyat ketimbang dengan kekuasaan.Hanura selama ini selalu berada di pihak berseberangan dengan parpol koalisi pendukung Pemerintahan SBY-Boediono. Politisi Hanura mendukung penuntasan kasus bailout Bank Century dan mendorong hak angket pajak di Paripurna.
Ketua Umum Hanura Wiranto mengakui, selama ini banyak godaan yang menghampiri para politisi Hanura. Namun sudah ditegaskannya, Hanura tidak akan goyah dan tetap konsisten untuk berkoalisi dengan rakyat.
“Saya bangga anda semua (anggota Fraksi Hanura) yang telah mampu mempertahankan kebenaran berdasarkan hati nurani. Apakah anda berkoalisi, ya berkoalisi dengan rakyat. Apakah anda beroposisi. Ya kami beroposisi dengan program-program yang tak pro rakyat,” kata Wiranto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 10 Maret 2011.
Lebih lanjut Wiranto meminta para anggota Fraksi Hanura DPR untuk terus menggunakan hati nurani. Dia mengingatkan, Hanura besar bukan dengan janji-janji kosong, bukan pepesan kosong, tetapi dengan karya nyata bersama rakyat.
“Kita memperjuangkan amanat rakyat dan juga mengkritisi pemerintah yang juga dipilih rakyat,” kata Wiranto.
Karena itu, tambahnya, anggota Fraksi Hanura diminta terus mengedepankan hati nuraninya. Meski pun ada anggota fraksinya yang terkontaminasi sedikit, tetapi kemudian sadar dan bangun kembali untuk bersama-sama rakyat.
“Hanura konsisten dengan perjuangan rakyat. Boleh jadi pemerintah juga berjuang untuk rakyat tetapi caranya berbeda,” ujarnya.
Ketika ditanyakan apakah ada tawaran untuk bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah, Wiranto dengan diplomatis menjawab tawaran seperti itu biasa tapi Hanura tetap konsisten berkoalisi dengan rakyat.
“Hanura mengkritisi pemerintah bukan karena anti pemerintah. Percayalah meski Hanura di luar Setgab kalau kebijakan pemerintah pro rakyat, kita akan berada di barisan paling depan mendukungnya. Kalau kami keras karena berarti kebijakan yang tak pro rakyat. Bukan Hanura berarti anti pemerintah,” papar Wiranto.
Wiranto menegaskan andaikan tinggal Hanura sendiri yang berada di luar pemerintahan, jika memang itu yang diyakini, maka Hanura akan tetap berada di sana. (ant/ana)
Hanura, Antara Oposisi dan Pendukung Pemerintah
KETUA Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mengatakan partai yang dipimpinnya bukan partai oposisi dan bukan pula pendukung pemerintah.“Sejak awal kami tidak masuk sekretariat gabungan partai-partai pendukung pemerintah. Kami tidak di sana. Tapi bukan berarti kami oposan pemerintah,” kata Wiranto di Palu, Minggu 11 Maret 2012, menanggapi sejumlah tudingan yang menyebut dirinya menyerang pemerintah terkait rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.
Wiranto mengatakan sikap Partai Hanura adalah beroposisi manakala kebijakan pemerintah tidak pro pada kepentingan rakyat. Sebaliknya kata Wiranto, Partai Hanura juga akan berkoalisi dengan pemerintah kalau kebijakannya prorakyat.
“Jadi koalisi atau oposisi kami bukan permanen dalam satu lembaga, tetapi pada kebijakan pemerintah,” kata Wiranto.
Wiranto mencontohkan, kritik Hanura terhadap rencana kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM tidak sekadar mengada-ada, tetapi didukung dengan alasan yang kuat karena banyak masyarakat yang menolak.
Dia mengatakan kritik Hanura tersebut juga disertai dengan solusi yang ditawarkan kepada pemerintah melalui kajian dari berbagai pakar ekonomi dan perminyakan.
Wiranto yakin masih ada jalan lain untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Misalnya segera tuntaskan renegoisasi penjualan Gas Tanggul kepada China yang semula hanya 3,25 USD menuju harga pasar yang sudah mencapai 20,00 USD.
“Kalau berhasil, maka Indonesia akan mendapat Rp 30 triliun setara dengan menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.000 per liter,” katanya.
Wiranto menegaskan Hanura tidak ingin mengeruk keuntungan di balik kritik Hanura terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
Akan tetapi, kata Wiranto, Hanura telah mempelajari keinginan rakyat yang banyak tidak setuju terhadap rencana penaikan BBM. “Kritik itu hal biasa. Lumrah. Nanti sepi kalau tidak ada saling kritik dalam politik,” katanya.(ant/hms)
Subsidi Parpol Diusulkan Bertambah
Rabu, 07 Maret 2012 22:07 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ramlan Surbakti, mengusulkan adanya tambahan subsidi negara kepada partai politik yang berlaga dalam pemilu. Dalam diskusi Kemitraan di Jakarta, Rabu (7/3), dia mengatakan, jumlah subsidi negara berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 212/2010 tentang pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang berhasil mendapatkan kursi sebesar Rp 108 per satu suara, dirasa kurang memadai.
"Uang sebesar itu bagi sebagian besar partai tidak cukup untuk membiayai kegiatan rutin administrasi perkantoran, itu hanya 5-10 persen saja dari kebutuhan partai," katanya. Di sisi lain, lanjutnya, dana iuran anggota partai politik sangat sulit dihimpun. Hal ini karena masih adanya pandangan partai politik menghidupi anggotanya.
Akibatnya, menurut dia, sebagian besar kebutuhan dana dari partai politik ditutup dari dana masyarakat yang berasal dari sumbangan elite, pengusaha, perusahaan, dan kalangan lainnya yang tidak gratis. Sehingga, ketika menduduki posisi baik di legislatif maupun di eksekutif, ada potensi menyalahgunakan kewenangan dan memberikan konsesi tertentu kepada para pemodal mereka.
Menurut dia, dana partai politik tersebut sebaiknya berimbang antara dana negara, masyarakat, serta iuran anggota.
Dana negara (publik) dibutuhkan untuk mendorong partai politik melaksanakan fungsinya, menjamin kesetaraan sarana berkompetisi antara partai politik. Selain itu juga mencegah partai politik tergantung pada sekelompok penyumbang dana dalam jumlah besar.
"Uang sebesar itu bagi sebagian besar partai tidak cukup untuk membiayai kegiatan rutin administrasi perkantoran, itu hanya 5-10 persen saja dari kebutuhan partai," katanya. Di sisi lain, lanjutnya, dana iuran anggota partai politik sangat sulit dihimpun. Hal ini karena masih adanya pandangan partai politik menghidupi anggotanya.
Akibatnya, menurut dia, sebagian besar kebutuhan dana dari partai politik ditutup dari dana masyarakat yang berasal dari sumbangan elite, pengusaha, perusahaan, dan kalangan lainnya yang tidak gratis. Sehingga, ketika menduduki posisi baik di legislatif maupun di eksekutif, ada potensi menyalahgunakan kewenangan dan memberikan konsesi tertentu kepada para pemodal mereka.
Menurut dia, dana partai politik tersebut sebaiknya berimbang antara dana negara, masyarakat, serta iuran anggota.
Dana negara (publik) dibutuhkan untuk mendorong partai politik melaksanakan fungsinya, menjamin kesetaraan sarana berkompetisi antara partai politik. Selain itu juga mencegah partai politik tergantung pada sekelompok penyumbang dana dalam jumlah besar.
ICW: Dana Kampanye Harus Dibatasi
Kamis, 15 Maret 2012 22:20 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tingginya sumber keuangan yang dimiliki partai politik (parpol), dipandang Indonesia Corruption Watch (ICW) dapat menjadi modal besar untuk memenangkan pemilihan umum (pemilu) baik tingkat legislasi atau pun eksekutif.Berdasarkan data yang dihimpun pada Pemilu Legislatif 2009 lalu, ICW menemukan partai yang memiliki dana kampanye tertinggi adalah Gerindra, yakni sebesar Rp 300,344 miliar lebih.
Dalam jumlah tersebut, jenis pemasukan terbesar berasal dari sumbangan parpol yang mencapai Rp 216,516 miliar. “Lalu ada Rp 83,350 miliar dari sumbangan perusahaan, calon legislatif Rp 8.500.00, perseorangan Rp 20 juta, dan lain-lain mencapai Rp 449,550 juta,” ungkap Peneliti ICW, Abudullah Dallan, pada saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (15/3).
Pada urutan kedua, ditempati oleh Partai Demokrat yang tercatat memilki pemasukan sebesar Rp 235,168 miliar. Kemudian ada Golkar yang mencapai Rp 145,583 miliar, PDIP Rp 38,944 miliar, PKS Rp 36,521 miliar, Hanura Rp 19,235 miliar, PPP Rp 18,338 miliar, dan PKB yang mencapai Rp 3,609 miliar.
Pada data yang sama pula, ICW menangkap adanya indikasi manipulasi sumbangan dari apa yang dilaporkan parpol kepada KPU. Golkar misalnya, ungkap Dallan, dari dana sebesar Rp 145,583 dan telah dilaporkan kepada KPU, ternyata berbeda dengan belanja iklan aktual yang mencapai Rp 277,291 miliar. Ada juga Hanura yang belanja iklan aktualnya mencapai Rp 44,796 miliar, PDIP sebesar Rp 102,891 miliar serta PKS yang mencapai Rp 74,647 miliar.
Karena itu, menurut Dallan, dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang tengah digodok, perlu adanya penguatan pengaturan persoalan dana kampanye. Setidaknya, kata dia, terdapat dalam beberapa aspek. Yakni aspek akuntabilitas, persaingan yang sehat (fairness), serta konteks korupsi politik.
Pasalnya, jelas dia, dalam pendekatan teori korupsi, pemilu merupakan momentum yang dapat dijadikan awal mula terbangunnya relasi korupsi. Salah satunya disebabkan karena adanya aliran dana politik. “Kasus Nazaruddin tak terlepas dari lingkaran setan itu,” ujarnya.Tolak Rencana Kenaikan BBM
Wiranto: Buruh Korban dari Tsunami Korupsi
Tribunnews.com - Sabtu, 4 Februari 2012 15:09 WIB
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Ribuan buruh dengan mengendarai sepeda motor memasuki ruas jalan Tol Jakarta Cikampek, di Kawasan INdustri Cikarang, Jawa Barat, Jumat (27/1/2012). Mereka melakukan aksi menentang Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menggugat keputusan Gubernur Jawa Barat terkait Upah Minimum Kabupaten (UMK). (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wiranto menganggap bahwa korupsi di Indonesia semakin marak. Itulah yang mengakibatkan tidak meratanya pendapatan masyarakat sehingga mengundang kegelisahan di kaum buruh.
"Menurut saya masalah korupsi luar biasa sangat berat di Indonesia. Masalah korupsi membebani setiap kehidupan di negeri ini termasuk nasib buruh pun sebenarnya menjadi (korban)tsunami korupsi di negeri ini," kata ketua umum DPP Partai Hanura, Wiranto saat ditemui di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Sabtu (4/2/2012).
Menurutnya, andaikan uang-uang yabg dikorupsi tersebut, betul-betul digunakan secara efisien dan efektif untuk mengangkat nasib buruh, buruh tidak akan melakukan tindakan-tindakan seperti yang terjadi belakangan ini.
Permasalahan buruh menurut Wiranto sebenarnya sederhana saja solusinya dengan menyeimbangkan antara kinerja buruh sebagai subjek penghasil devisa dengan buruh sebagai objek kesejahteraan.
"Pada saat tenaga mereka diperas habis-habisan untuk menambah devisa namun nasibnya tidak diperhatikan pasti akan terjadi suatu proses yang dinamakan demonstrasi seperti ini," ungkap Wiranto.
Permasalahan buruh tidak akan pernah selesai bila pemerintah tidak bergerak dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada buruh dan rakyat kecil.
"Ini saya kira kita semua tahu, hanya saja bagaimana politik pemerintah mengatasi masalah ini," ucapnya.
"Menurut saya masalah korupsi luar biasa sangat berat di Indonesia. Masalah korupsi membebani setiap kehidupan di negeri ini termasuk nasib buruh pun sebenarnya menjadi (korban)tsunami korupsi di negeri ini," kata ketua umum DPP Partai Hanura, Wiranto saat ditemui di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Sabtu (4/2/2012).
Menurutnya, andaikan uang-uang yabg dikorupsi tersebut, betul-betul digunakan secara efisien dan efektif untuk mengangkat nasib buruh, buruh tidak akan melakukan tindakan-tindakan seperti yang terjadi belakangan ini.
Permasalahan buruh menurut Wiranto sebenarnya sederhana saja solusinya dengan menyeimbangkan antara kinerja buruh sebagai subjek penghasil devisa dengan buruh sebagai objek kesejahteraan.
"Pada saat tenaga mereka diperas habis-habisan untuk menambah devisa namun nasibnya tidak diperhatikan pasti akan terjadi suatu proses yang dinamakan demonstrasi seperti ini," ungkap Wiranto.
Permasalahan buruh tidak akan pernah selesai bila pemerintah tidak bergerak dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada buruh dan rakyat kecil.
"Ini saya kira kita semua tahu, hanya saja bagaimana politik pemerintah mengatasi masalah ini," ucapnya.
Penulis: Adi Suhendi | Editor: Johnson Simanjuntak
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com
matatelinga - Jakarta, Sejak kenaikan BBM di tahun 2008, Wiranto selalu mengingatkan kepada pemerintah, dan Presiden untuk konsisten terhadap kebijakan dan janjinya untuk tidak menaikan BBM dan akan mencari solusi lain yang paling tepat untuk mengatasi kenaikan harga minyak dunia.
Ketua Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPR RI, Sunardi Ayub mengatakan sikap tegas Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto terhadap kebijakan pemerintah SBY terkait isu kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak bisa disimpulkan sebagai upaya menggulingkan pemerintah, namun itu adalah panggilan hati nurani rakyat.
Menurutnya, Fraksi Partai Hanura dengan tegas menolak rencana kenaikan BBM subsidi per 1 April 2012 tersebut. "Karena masih banyak solusi yang bisa dikerjakan pemerintah," tukasnya.
Terlebih lagi, recana kenaikan BBM per 1 April 2012 mendatang itu bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) dan kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, Pasal 7 ayat (4), penjelasan Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (6).
Salah satu cara misalnya melakukan pembelian minyak hasil tambang tanpa perantara. "Karena sampai hari ini pembelian minyak masih menggunakan calo atau perantara, sehingga tidak langsung kepada produsen", ujarnya.(Inc/Adm)
Menurutnya, Fraksi Partai Hanura dengan tegas menolak rencana kenaikan BBM subsidi per 1 April 2012 tersebut. "Karena masih banyak solusi yang bisa dikerjakan pemerintah," tukasnya.
Terlebih lagi, recana kenaikan BBM per 1 April 2012 mendatang itu bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) dan kebijakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang diatur dalam UU RI No. 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, Pasal 7 ayat (4), penjelasan Pasal 7 ayat (4), Pasal 7 ayat (6).
Salah satu cara misalnya melakukan pembelian minyak hasil tambang tanpa perantara. "Karena sampai hari ini pembelian minyak masih menggunakan calo atau perantara, sehingga tidak langsung kepada produsen", ujarnya.(Inc/Adm)
Wiranto Kritik Rencana Pemerintah Naikkan Harga BBM
Jember - Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto, mengkritik rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak sebagai dampak melambungnya harga minyak dunia.
"Menaikkan harga BBM itu merupakan jalan terakhir, apabila tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh pemerintah untuk menekan kebocoran anggaran guna memberikan subsidi BBM," tuturnya usai membuka rapat kerja daerah DPD Partai Hanura Jatim di salah satu hotel di Kabupaten Jember, Sabtu.
Pemerintah akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat akibat pengaruhi kondisi Timur Tengah yang memanas dan harga minyak terus melambung tinggi hingga sempat mencapai 115 dollar AS per barel.
Menurut Wiranto, naiknya harga minyak dunia yang fluktuatif bukan menjadi alasan yang tepat untuk menaikkan harga BBM, namun yang harus diwaspadai adalah banyak pejabat melakukan korupsi di negeri ini yang berdampak pada kebocoran anggaran.
"Kalau uang yang dikorupsi pejabat itu bisa diselamatkan, maka bisa menambah subsidi BBM di APBN dan pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM," ucap calon Wakil Presiden 2009 itu.
Ia menilai pemerintah belum melakukan langkah yang maksimal dalam memberikan jaminan kesejahteraan terhadap masyarakat karena kenaikan BBM menyebabkan masyarakat sengsara.
"Kalau kenaikan BBM dijawab dengan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Hal itu tidak menjamin bahwa BLT dapat tepat sasaran karena dikhawatirkan salah alamat dan dipolitisisasi, sehingga tambah kacau," katanya menjelaskan.
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah harus duduk bersama dengan DPR untuk mencari solusi yang tepat terkait dengan rencana kenaikan harga BBM tersebut.
"Saya akan mencoba melalui wakil Partai Hanura yang duduk di DPR untuk meminta penjelasan lebih rinci alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM karena kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat yang sudah sengsara," ujarnya menambahkan. (*)
"Menaikkan harga BBM itu merupakan jalan terakhir, apabila tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh pemerintah untuk menekan kebocoran anggaran guna memberikan subsidi BBM," tuturnya usai membuka rapat kerja daerah DPD Partai Hanura Jatim di salah satu hotel di Kabupaten Jember, Sabtu.
Pemerintah akan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat akibat pengaruhi kondisi Timur Tengah yang memanas dan harga minyak terus melambung tinggi hingga sempat mencapai 115 dollar AS per barel.
Menurut Wiranto, naiknya harga minyak dunia yang fluktuatif bukan menjadi alasan yang tepat untuk menaikkan harga BBM, namun yang harus diwaspadai adalah banyak pejabat melakukan korupsi di negeri ini yang berdampak pada kebocoran anggaran.
"Kalau uang yang dikorupsi pejabat itu bisa diselamatkan, maka bisa menambah subsidi BBM di APBN dan pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM," ucap calon Wakil Presiden 2009 itu.
Ia menilai pemerintah belum melakukan langkah yang maksimal dalam memberikan jaminan kesejahteraan terhadap masyarakat karena kenaikan BBM menyebabkan masyarakat sengsara.
"Kalau kenaikan BBM dijawab dengan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Hal itu tidak menjamin bahwa BLT dapat tepat sasaran karena dikhawatirkan salah alamat dan dipolitisisasi, sehingga tambah kacau," katanya menjelaskan.
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah harus duduk bersama dengan DPR untuk mencari solusi yang tepat terkait dengan rencana kenaikan harga BBM tersebut.
"Saya akan mencoba melalui wakil Partai Hanura yang duduk di DPR untuk meminta penjelasan lebih rinci alasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM karena kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat yang sudah sengsara," ujarnya menambahkan. (*)
SELEKSI CALEG DALAM PANDANGAN KADER
Oleh : Denny Darjaman, SE
Latar belakang
Anggaran Dasar Partai HANURA –Pasal 14 – ayat (2) menetapkan tujuan khusus Partai adalah :
a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Tujuan partai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.
Tidak pelak lagi Pasal 14 – ayat (2) ini menyiratkan dan mensyaratkan perlunya kader-kader partai yang berbobot agar mampu mengemban amanat pasal 14-ayat (2) ini yang diabdikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat banyak, melalui upaya dan kerja keras dalam mewujudkan Tujuan Umum Partai yang dituangkan kedalam Pasal 14 – ayat (1) yaitu:
a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Upaya untuk mewujudkan tujuan umum Partai tersebut tentu bukan masalah yang mudah dan sederhana ditengah-tengah berlangsungnya tranformasi budaya politik dan disiplin sosial yaitu proses perkembangan budaya politik nasional dari tingkat pembentukan ketingkat perkembangan dan dari tingkat perkembangan ketingkat kematangan, yang terwujud dalam sikap, perilaku dan perbuatan warga negara yang sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati.
Norma dasar yang menjadi haluan kemana bangsa ini akan dibawa adalah Pancasila yang merupakan wujud perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri yang telah disepakati bersama sebagai pedoman hidup bangsa dan dasar negara.
Perjuangan untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan cita-cita bangsa kini berada dalam tantangan, ditengah-tengah gencarnya wacana yang mempertanyakan Pancasila sebagai ideologi atau bukan. Wacana yang muncul sebagai dampak politik keterbukaan adalah hal yang wajar dan tentu harus dijawab dengan argumentasi yang kuat. Ada yang menerjemahkan bahwa Pancasila hanya sebagai kontrak sosial yang dirumuskan bapak pembangun bangsa ini.
Ditengah perubahan era reformasi dan era globalisasi telah muncul pandangan tentang perlunya melakukan elaborasi yang mendalam tentang relevansi Pancasila sebagai dasar identitas nasional Indonesia. Penghapusan Pancasila sebagai satu-satunya azas setiap organisasi telah membuka peluang bagi organisasi untuk mengadopsi azas-azas ideologi lain.
Partai HANURA yang berazaskan Pancasila dan bercirikan nasionalis religius tentu harus memperjuangkan tegaknya Pancasila secara konstitusional. Bagi HANURA – Pancasila masih dan akan terus merupakan kekuatan pengikat persatuan bangsa yang masih utuh dan merupakan landasan bersama (common platform) bagi Negara bangsa Indonesia.
Tantangan lain sebagai dampak globalisasi muncul pula pada bidang ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Globalisasi telah melunnturkan batas-batas negara, dan munculnya keterkaitan dan ketergantungan antar negara yang makin erat. Globalisasi telah menimbulkan dampak yang positif maupun yang negatif. Upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemandirian bangsa dengan tetap dapat menarik manfaat globalisasi. Medan pertarungannya ada di Dewan Perwakilan Rakyat bila menyangkut bidang legislasi maupun pengawasan.
Untuk memenangkan pertarungan itu tentu memerlukan dukungan anggota Dewan yang handal bukan hanya dari HANURA tetapi memerlukan perkuatan dari anggota Dewan dari fraksi yang sehaluan dalam arti mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara maupun kepentingan lain dalam mewujudkan cita-cita partai yang diabdikan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan visi Partai HANURA.
Persyaratan calon anggota legislatif
Persyaratan utama calon legislatif adalah memiliki integritas kepribadian, intelektual dan kesamaptaan yang baik. Penting juga diperhatikan adalah komitmen dan keteguhan pada arah perjuangan bangsa yang diterjemahan kedalam cita-cita partai. Dengan demikian akan menumbuhkan loyalitas utuh terhadap rakyat yang memilihnya, dan rela berkorban pada saat yang diperlukan.
Untuk mengukur komitmen ini tentu dapat dilihat dari sepak terjang anggota partai selama masa persiapan, konsolidasi dan pembentukan partai. Namun sebagai partai politik yang baru tentu tidak mudah untuk mengukurnya karena tidak bisa hanya disandarkan kepada lama atau barunya menjadi aktifis partai, karena ternyata baru pada tahap awal inipun sudah ada anggota lama yang mengundurkan diri. Jadi loyalitas tidak bisa diukur oleh lama atau barunya menjadi anggota partai.
Integritas kepribadian sangat penting untuk mengawal sisi moral perjuangan anggota legislatif ketika kelak berkiprah dimedan sesungguhnya. Tanpa itu sulit anggoata caleg mengusung kebenaran, keadilan dan cita-cita bangsa karena yang menjadi acuan adalah kepentingan pribadi. Bahwa menjadi anggota legislatif adalah pilihan hidup untuk menopang kehidupan tidak perlu dipungkiri karena ini dibenarkan namun jangan sampai fungsi dan tugas utama sebagai anggota legislatif dikorbankan hanya untuk kepentingan pribadi yang sifatnya sesaat..
Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengakibatkan kemerosotan kualitas akhlak bangsa, hampir merubah pandangan terhadap bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai bangsa yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia.
Unsur utama untuk mengembalikan citra ini adalah keteladanan pada semua tatanan kehidupan baik para pemimpin formal ataupun non-formal, termasuk anggota legislatif, maupun orang tua dan guru..
Integritas intelektual juga menjadi syarat penting untuk bekal sebagai anggota legislatif.
Masih banyak yang berpendapat bahwa faktor pendidikan bukan syarat penting, dengan alasan bahwa banyak para pemimpin bangsa yang pendidikan formalnya tidak tinggi tetapi sukses menjadi pemimpin.
Pendapat ini mungkin ada benarnya pada kurun sejarah tertentu, yang berbeda dengan masa kini yang penuh dengan tantangan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang informasi. Pendidikan formal maupun nonformal akan membentuk insan yang berwawasan luas dan memiliki kekayaan informasi.
Informasi adalah kekuatan.
Anggota legislatif yang berpendidikan baik akan melihat suatu persoalan berbeda dengan mereka yang kurang berpendidikan, demikian juga dalam pendekatan pemecahan masalah.
Perbedaan ini karena informasi dan daya nalar yang mereka miliki berbeda.
Pendidikan yang baik akan menjadi bekal dalam menghadapi rumitnya persoalan bangsa.
Namun demikian untuk menjadi insan pengabdi yang paripurna melalui pengabdiannya sebagai anggota legislatif, kecerdasan intelektual harus dibarengi oleh kecerdasan emosi dan spiritual.
Integritas kesamaptaan adalah faktor pendukung yang penting agar kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual dapat dioptimalkan. Semua persyaratan diatas yaitu integritas kepribadian, intelektual akan kurang bermakna tanpa dukungan kesegaran dan kesehatan jasmani.
Dengan demikian seleksi dan penentuan daftar calon anggota legislatif perlu memperhatikan syarat-syarat diatas, sehingga dapat terbangun kualitas anggota legislatif yang teruji.
Syarat ini juga tidak mengenyampingkan mereka yang telah memberi kontribusi kepada partai, namun bukan satu-satunya syarat untuk menjadi calon jadi kalau kita tidak ingin mengorbankan masa depan partai.
Perlu dikembangkan sifat legowo dalam arti dapat menerima kewajaran tanpa rasa penyesalan, karena HATI NURANI memang menuntut yang terbaik.
Latar belakang
Anggaran Dasar Partai HANURA –Pasal 14 – ayat (2) menetapkan tujuan khusus Partai adalah :
a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Tujuan partai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.
Tidak pelak lagi Pasal 14 – ayat (2) ini menyiratkan dan mensyaratkan perlunya kader-kader partai yang berbobot agar mampu mengemban amanat pasal 14-ayat (2) ini yang diabdikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat banyak, melalui upaya dan kerja keras dalam mewujudkan Tujuan Umum Partai yang dituangkan kedalam Pasal 14 – ayat (1) yaitu:
a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Upaya untuk mewujudkan tujuan umum Partai tersebut tentu bukan masalah yang mudah dan sederhana ditengah-tengah berlangsungnya tranformasi budaya politik dan disiplin sosial yaitu proses perkembangan budaya politik nasional dari tingkat pembentukan ketingkat perkembangan dan dari tingkat perkembangan ketingkat kematangan, yang terwujud dalam sikap, perilaku dan perbuatan warga negara yang sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati.
Norma dasar yang menjadi haluan kemana bangsa ini akan dibawa adalah Pancasila yang merupakan wujud perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri yang telah disepakati bersama sebagai pedoman hidup bangsa dan dasar negara.
Perjuangan untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan cita-cita bangsa kini berada dalam tantangan, ditengah-tengah gencarnya wacana yang mempertanyakan Pancasila sebagai ideologi atau bukan. Wacana yang muncul sebagai dampak politik keterbukaan adalah hal yang wajar dan tentu harus dijawab dengan argumentasi yang kuat. Ada yang menerjemahkan bahwa Pancasila hanya sebagai kontrak sosial yang dirumuskan bapak pembangun bangsa ini.
Ditengah perubahan era reformasi dan era globalisasi telah muncul pandangan tentang perlunya melakukan elaborasi yang mendalam tentang relevansi Pancasila sebagai dasar identitas nasional Indonesia. Penghapusan Pancasila sebagai satu-satunya azas setiap organisasi telah membuka peluang bagi organisasi untuk mengadopsi azas-azas ideologi lain.
Partai HANURA yang berazaskan Pancasila dan bercirikan nasionalis religius tentu harus memperjuangkan tegaknya Pancasila secara konstitusional. Bagi HANURA – Pancasila masih dan akan terus merupakan kekuatan pengikat persatuan bangsa yang masih utuh dan merupakan landasan bersama (common platform) bagi Negara bangsa Indonesia.
Tantangan lain sebagai dampak globalisasi muncul pula pada bidang ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Globalisasi telah melunnturkan batas-batas negara, dan munculnya keterkaitan dan ketergantungan antar negara yang makin erat. Globalisasi telah menimbulkan dampak yang positif maupun yang negatif. Upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemandirian bangsa dengan tetap dapat menarik manfaat globalisasi. Medan pertarungannya ada di Dewan Perwakilan Rakyat bila menyangkut bidang legislasi maupun pengawasan.
Untuk memenangkan pertarungan itu tentu memerlukan dukungan anggota Dewan yang handal bukan hanya dari HANURA tetapi memerlukan perkuatan dari anggota Dewan dari fraksi yang sehaluan dalam arti mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara maupun kepentingan lain dalam mewujudkan cita-cita partai yang diabdikan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan visi Partai HANURA.
Persyaratan calon anggota legislatif
Persyaratan utama calon legislatif adalah memiliki integritas kepribadian, intelektual dan kesamaptaan yang baik. Penting juga diperhatikan adalah komitmen dan keteguhan pada arah perjuangan bangsa yang diterjemahan kedalam cita-cita partai. Dengan demikian akan menumbuhkan loyalitas utuh terhadap rakyat yang memilihnya, dan rela berkorban pada saat yang diperlukan.
Untuk mengukur komitmen ini tentu dapat dilihat dari sepak terjang anggota partai selama masa persiapan, konsolidasi dan pembentukan partai. Namun sebagai partai politik yang baru tentu tidak mudah untuk mengukurnya karena tidak bisa hanya disandarkan kepada lama atau barunya menjadi aktifis partai, karena ternyata baru pada tahap awal inipun sudah ada anggota lama yang mengundurkan diri. Jadi loyalitas tidak bisa diukur oleh lama atau barunya menjadi anggota partai.
Integritas kepribadian sangat penting untuk mengawal sisi moral perjuangan anggota legislatif ketika kelak berkiprah dimedan sesungguhnya. Tanpa itu sulit anggoata caleg mengusung kebenaran, keadilan dan cita-cita bangsa karena yang menjadi acuan adalah kepentingan pribadi. Bahwa menjadi anggota legislatif adalah pilihan hidup untuk menopang kehidupan tidak perlu dipungkiri karena ini dibenarkan namun jangan sampai fungsi dan tugas utama sebagai anggota legislatif dikorbankan hanya untuk kepentingan pribadi yang sifatnya sesaat..
Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengakibatkan kemerosotan kualitas akhlak bangsa, hampir merubah pandangan terhadap bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai bangsa yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia.
Unsur utama untuk mengembalikan citra ini adalah keteladanan pada semua tatanan kehidupan baik para pemimpin formal ataupun non-formal, termasuk anggota legislatif, maupun orang tua dan guru..
Integritas intelektual juga menjadi syarat penting untuk bekal sebagai anggota legislatif.
Masih banyak yang berpendapat bahwa faktor pendidikan bukan syarat penting, dengan alasan bahwa banyak para pemimpin bangsa yang pendidikan formalnya tidak tinggi tetapi sukses menjadi pemimpin.
Pendapat ini mungkin ada benarnya pada kurun sejarah tertentu, yang berbeda dengan masa kini yang penuh dengan tantangan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang informasi. Pendidikan formal maupun nonformal akan membentuk insan yang berwawasan luas dan memiliki kekayaan informasi.
Informasi adalah kekuatan.
Anggota legislatif yang berpendidikan baik akan melihat suatu persoalan berbeda dengan mereka yang kurang berpendidikan, demikian juga dalam pendekatan pemecahan masalah.
Perbedaan ini karena informasi dan daya nalar yang mereka miliki berbeda.
Pendidikan yang baik akan menjadi bekal dalam menghadapi rumitnya persoalan bangsa.
Namun demikian untuk menjadi insan pengabdi yang paripurna melalui pengabdiannya sebagai anggota legislatif, kecerdasan intelektual harus dibarengi oleh kecerdasan emosi dan spiritual.
Integritas kesamaptaan adalah faktor pendukung yang penting agar kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual dapat dioptimalkan. Semua persyaratan diatas yaitu integritas kepribadian, intelektual akan kurang bermakna tanpa dukungan kesegaran dan kesehatan jasmani.
Dengan demikian seleksi dan penentuan daftar calon anggota legislatif perlu memperhatikan syarat-syarat diatas, sehingga dapat terbangun kualitas anggota legislatif yang teruji.
Syarat ini juga tidak mengenyampingkan mereka yang telah memberi kontribusi kepada partai, namun bukan satu-satunya syarat untuk menjadi calon jadi kalau kita tidak ingin mengorbankan masa depan partai.
Perlu dikembangkan sifat legowo dalam arti dapat menerima kewajaran tanpa rasa penyesalan, karena HATI NURANI memang menuntut yang terbaik.
VISI dan MISI
VISI :
Sebagai Wadah pergerakan untuk membentuk kader muda Partai HANURA yang progesif, visioner, kerakyatan, dan menumbuhkan jiwa kepeloporan serta berkarya di masyarakat luas.
MISI :
MISI :
- Membentuk kader yang memiliki komitmen kuat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- Membentuk kader yang memiliki daya juang tinggi terhadap garis perjuangan partai Hanura
- Sebagai wadah perjuangan yang merupakan garda terdepan dalam memperjuangkan kepetingan nasional dan pembelaan terhadap Rakyat kecil
Rabu, 30 Januari 2008
LOGO
FILOSOFI LOGO :
Lima buah lingkaran berwarna coklat tanah dengan latar belakang segi empat berwarna putih bertuliskan GEMA HANURA ditengahnya, menggambarkan bahwa GEMA HANURA adalah Organisasi Sayap Partai Hanura yang menjadi wadah resonansi penyambung visi dan misi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kepada Generasi Muda dan masyarakat luas.
MAKNA LOGO :
Lingkaran warna coklat tanah :
Menggambarkan wujud bumi sebagai ruang dan sumber kehidupan yang berguna bagi semua makhluk khususnya manusia.
Tulisan GEMA HANURA berwarna merah dengan bingkai warna biru :
Menggambarkan Keberanian yang dijiwai dengan Kesejukan dan Keluasan hati kader GEMA HANURA untuk menggemakan Kebenaran yang berlandaskan Hati Nurani Rakyat
Dasar Segi empat berwarna putih :
Melambangkan kebersihan hati dan keikhlasan kader Gema Hanura untuk berjuang bagi Masyarakat, Negara dan Bangsa.
Bingkai segi empat berwarna hitam :
Menggambarkan kekokohan dan keutuhan perjuangan kader Gema Hanura dalam mewujudkan kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat.
Minggu, 30 Desember 2007
MUKADDIMAH
Atas dasar itulah maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami mendirikan Gerakan Muda Hati Nurani Rakyat (GEMA HANURA). Selain sebagai wadah pemuda partai yang menitikberatkan pada penggalangan pemuda dan pemilih pemula yang menjadi kader Partai HANURA (Hati Nurani Rakyat), GEMA HANURA juga merupakan media resonansi partai kepada masyarakat dalam wujud karya bakti pemuda, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang mencerminkan Pancaran Sanubari Rakyat.
Secara umum orientasi kegiatan GEMA HANURA didasarkan pada 2 (dua) aspek, pertama aspek kegiatan dibidang kepemudaan partai yang meliputi : Organisasi, Kaderisasi, Penggalangan Massa dan Pemilih Pemula (Galihmula) dan yang kedua meliputi kegiatan yang menyentuh langsung pokok permasalahan dimasyarakat, antara lain bidang Pendidikan Politik, Ekonomi Kerakyatan, Kesejahteraan Sosial, Hukum, Advokasi, Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan dan Seni Budaya serta Olah raga yang di harapkan dapat bersinergi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan berdirinya Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).
Tak Setuju Rangkap Jabatan, Wiranto Tantang SBY
| Selasa, 20 Desember 2011 | 21:28 WIB :
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto menilai banyaknya pejabat di eksekutif dan legislatif yang merangkap sebagai pengurus partai politik akan menjadi sumber masalah.
Rangkap jabatan itu, menurut Wiranto, hanya akan dapat menjadi sumber dari berbagai persoalan, seperti praktik korupsi dan ajang untuk mencari kekayaan semata.
"Oleh karena itu, saya tantang Pak Susilo Bambang Yudhoyono agar dapat mengajak seluruh pejabat dalam hal ini birokrat, menteri, gubernur, wali kota, maupun bupati untuk mundur (dari partai politik). Kalau tidak berani maka niat menciptakan pemerintahan yang bersih hanya omong kosong karena rangkap jabatan itu bisa menjadi sarang korupsi," ujar Wiranto dalam jumpa pers acara Rakernas Hanura di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (20/12/2011).
Menurut Wiranto, seharusnya sebagai wakil yang dipilih oleh rakyat, pejabat-pejabat tersebut dapat fokus untuk mengurusi rakyatnya dengan baik.
Ia menilai rangkap jabatan tersebut adalah bentuk awal dari ketidakadilan karena tidak akan secara penuh menjalankan mandat dari rakyat.
"Tapi, ini semua jangan diartikan kalau mereka tidak boleh berpolitik, tetapi yang saya tekankan adalah menjadi pengurus partai yang biasanya hanya menjadi ajang untuk mencari keuntungan finansial saja. Itu kan bahaya. Maka dari itu, Pak SBY harus pelopori yang lain," kata Wiranto.
Oleh karena itu, ditambahkan Wiranto, dirinya meminta agar seluruh pejabat yang hingga kini masih merangkap jabatan harus memberi contoh yang baik untuk rakyat.
Ia menilai rangkap jabatan itu bukan merupakan cara profesional yang dapat dilakukan oleh seluruh pejabat publik untuk mencari keuntungan pribadi semata.
"Mereka harus berani memberi contoh, yakni berama-ramai untuk tanda keikhlasannya melepaskan jabatan sebagai pengurus parpol pada tingkat apa pun. Dan, saran dan tantangan ini adalah salah satu pesan utama dalam rakernas kita," tegas Wiranto.
Wiranto: Tuduhan Ramadhan Pohan Bodoh
| I Made Asdhiana | Sabtu, 3 Maret 2012 | 19:26 WIB
“Itu pernyataan bodoh yang tak ada dasarnya. Saya malah merasa kasihan dengan Ramadhan Pohan. Mungkin karena mereka panik akibat banyaknya masalah, akhirnya malah menyalahkan partai lain,” kata Wiranto saat ditemui dalam acara bedah buku di Balai Soedjatmoko, Toko Buku Gramedia Solo, Sabtu (3/3/2012) siang.
Wiranto pun tegas menampik seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya oleh Ramadhan Pohan. Menurut Wiranto, ada tiga tuduhan yang diarahkan kepadanya. Pertama, soal rencana melakukan tindakan institusional menggulingkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kedua, merekayasa kasus Nazaruddin dengan menempatkan Elza Syarif yang merupakan kader Hanura sebagai pengacara. Ketiga, merasa sakit karena dua kali dikalahkan oleh SBY dalam pemilihan presiden (pilpres).
“Kalau pun mau jadi presiden, saya bisa melakukannya saat 1998. Tapi, saya tetap ikut nyalon dan sesuai prosedur,” kata Wiranto menjawab tuduhan pertama.
Untuk tuduhan kedua, Wiranto mengaku Elza Syarif adalah kader Partai Hanura. Namun, ia sama sekali tak memerintahkan agar Elza menjadi pengacara bagi Nazaruddin kemudian melakukan rekayasa dalam persidangan.
“Saya tak pernah mencampuri profesinya sebagai pengacara. Itu murni keinginannya sendiri tanpa ada campur tangan dari saya,” tutur Wiranto.
Sedangkan untuk tuduhan ketiga, Wiranto mengaku sama sekali tak sakit hati pada SBY, meski dua kali dikalahkan dalam Pilpres. Sebab, kalah menang dalam sebuah pemilihan adalah hal yang biasa dan harus diterima dengan jiwa besar.
Sejauh ini, Wiranto telah menginstruksikan pada seluruh kader Partai Hanura untuk tak terlalu banyak melakukan komentar atas tuduhan itu.
Wiranto juga sudah membentuk tim untuk mempelajari pernyataan Ramadhan Pohan guna mengambil sikap selanjutnya. “Masih dipelajari, belum akan memperkarakannya ke ranah hukum. Harusnya Pohan menanyakan langsung ke Ketua Dewan Pembinanya soal saya sebelum berkomentar,” katanya. (Ikrob Didik Irawan)
Rapimnas Partai Hanura
Wiranto: Kompromi Parliamentary Threshold 3 Persen
maiwanews – Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto mengatakan, anggka kompromistis parliamentary theshold (PT) atau ambang batas parlemen adalah sebesar 3 persen.
“Kami mematok angka kompromistis 3 persen. Naik 0,5 dari 2,5 kan moderat,” kata Wiranto di sela acara Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas Hanura di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Desember 2010.
Ha tersebut disampaiakan Wiranto menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mematok angka PT 4 persen pada Pemilu Legislatif 2014 menadatang.
Wiranto mengaku setuju dengan upaya peningkatan angka ambang batas sebagai bagian manajemen penyederhanaan partai dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun demikian, mantan Panglima TNI itu menolak bila peningkatannya dilakukan secara drastis.
Namun begitu, Wiranto menegaskan, berapapun angka ambang batas parlemen yang disepakati DPR, akan diikutinya. Karena pihaknya yakin, partainya mampu melampui angka ambang batas yang ditetapkan tersebut.
Apalagi, Hanura saat ini telah mencapai PT 3,7 persen yang diraih dalam keikutsertaannya yang pertama pada pemilu 2009 lalu.
Dikatakan Wiranto, Hanura dari nol mengagendakan partai organik, bukan partai mesin. Dijelaskan Wiranto, partai mesin itu dari atas sampai bawah, semua digerakkan dengan bensin. Sementara di Hanura sebagai partai organik, digerakkan dari bawah.
“Kini kita (Hanura) sudah dapatkan 3,7 persen. Secara teoritis 0-3,7 persen dengan cara organik, untuk dapatkan (PT) di atasnya, itu mudah,” kata Wiranto yakin.
Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan dan politikos yang berarti kewarganegaraan.
Aristoteles (384-322 SM) dapat dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut zoon politikon. Dengan istilah itu ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia, misalnya ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya.
Aristoteles berkesimpulan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. Dengan demikian kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur: (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy, beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) dari sumber-sumber (resources) yang ada.
Untuk bisa berperan aktif melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang akan digunakan baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses itu. Cara-cara yang digunakan dapat bersifat meyakinkan (persuasive) dan jika perlu bersifat paksaan (coercion). Tanpa unsur paksaan, kebijakan itu hanya merupakan perumusan keinginan (statement of intent) belaka.
Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan Negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).
Latar belakang
Anggaran Dasar Partai HANURA –Pasal 14 – ayat (2) menetapkan tujuan khusus Partai adalah :
a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Tujuan partai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.
Tidak pelak lagi Pasal 14 – ayat (2) ini menyiratkan dan mensyaratkan perlunya kader-kader partai yang berbobot agar mampu mengemban amanat pasal 14-ayat (2) ini yang diabdikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat banyak, melalui upaya dan kerja keras dalam mewujudkan Tujuan Umum Partai yang dituangkan kedalam Pasal 14 – ayat (1) yaitu:
a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Upaya untuk mewujudkan tujuan umum Partai tersebut tentu bukan masalah yang mudah dan sederhana ditengah-tengah berlangsungnya tranformasi budaya politik dan disiplin sosial yaitu proses perkembangan budaya politik nasional dari tingkat pembentukan ketingkat perkembangan dan dari tingkat perkembangan ketingkat kematangan, yang terwujud dalam sikap, perilaku dan perbuatan warga negara yang sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati.
Norma dasar yang menjadi haluan kemana bangsa ini akan dibawa adalah Pancasila yang merupakan wujud perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri yang telah disepakati bersama sebagai pedoman hidup bangsa dan dasar negara.
Perjuangan untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan cita-cita bangsa kini berada dalam tantangan, ditengah-tengah gencarnya wacana yang mempertanyakan Pancasila sebagai ideologi atau bukan. Wacana yang muncul sebagai dampak politik keterbukaan adalah hal yang wajar dan tentu harus dijawab dengan argumentasi yang kuat. Ada yang menerjemahkan bahwa Pancasila hanya sebagai kontrak sosial yang dirumuskan bapak pembangun bangsa ini.
Ditengah perubahan era reformasi dan era globalisasi telah muncul pandangan tentang perlunya melakukan elaborasi yang mendalam tentang relevansi Pancasila sebagai dasar identitas nasional Indonesia. Penghapusan Pancasila sebagai satu-satunya azas setiap organisasi telah membuka peluang bagi organisasi untuk mengadopsi azas-azas ideologi lain.
Partai HANURA yang berazaskan Pancasila dan bercirikan nasionalis religius tentu harus memperjuangkan tegaknya Pancasila secara konstitusional. Bagi HANURA – Pancasila masih dan akan terus merupakan kekuatan pengikat persatuan bangsa yang masih utuh dan merupakan landasan bersama (common platform) bagi Negara bangsa Indonesia.
Tantangan lain sebagai dampak globalisasi muncul pula pada bidang ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Globalisasi telah melunnturkan batas-batas negara, dan munculnya keterkaitan dan ketergantungan antar negara yang makin erat. Globalisasi telah menimbulkan dampak yang positif maupun yang negatif. Upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemandirian bangsa dengan tetap dapat menarik manfaat globalisasi. Medan pertarungannya ada di Dewan Perwakilan Rakyat bila menyangkut bidang legislasi maupun pengawasan.
Untuk memenangkan pertarungan itu tentu memerlukan dukungan anggota Dewan yang handal bukan hanya dari HANURA tetapi memerlukan perkuatan dari anggota Dewan dari fraksi yang sehaluan dalam arti mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara maupun kepentingan lain dalam mewujudkan cita-cita partai yang diabdikan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan visi Partai HANURA.
Persyaratan calon anggota legislatif
Persyaratan utama calon legislatif adalah memiliki integritas kepribadian, intelektual dan kesamaptaan yang baik. Penting juga diperhatikan adalah komitmen dan keteguhan pada arah perjuangan bangsa yang diterjemahan kedalam cita-cita partai. Dengan demikian akan menumbuhkan loyalitas utuh terhadap rakyat yang memilihnya, dan rela berkorban pada saat yang diperlukan.
Untuk mengukur komitmen ini tentu dapat dilihat dari sepak terjang anggota partai selama masa persiapan, konsolidasi dan pembentukan partai. Namun sebagai partai politik yang baru tentu tidak mudah untuk mengukurnya karena tidak bisa hanya disandarkan kepada lama atau barunya menjadi aktifis partai, karena ternyata baru pada tahap awal inipun sudah ada anggota lama yang mengundurkan diri. Jadi loyalitas tidak bisa diukur oleh lama atau barunya menjadi anggota partai.
Integritas kepribadian sangat penting untuk mengawal sisi moral perjuangan anggota legislatif ketika kelak berkiprah dimedan sesungguhnya. Tanpa itu sulit anggoata caleg mengusung kebenaran, keadilan dan cita-cita bangsa karena yang menjadi acuan adalah kepentingan pribadi. Bahwa menjadi anggota legislatif adalah pilihan hidup untuk menopang kehidupan tidak perlu dipungkiri karena ini dibenarkan namun jangan sampai fungsi dan tugas utama sebagai anggota legislatif dikorbankan hanya untuk kepentingan pribadi yang sifatnya sesaat..
Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengakibatkan kemerosotan kualitas akhlak bangsa, hampir merubah pandangan terhadap bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai bangsa yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia.
Unsur utama untuk mengembalikan citra ini adalah keteladanan pada semua tatanan kehidupan baik para pemimpin formal ataupun non-formal, termasuk anggota legislatif, maupun orang tua dan guru..
Integritas intelektual juga menjadi syarat penting untuk bekal sebagai anggota legislatif.
Masih banyak yang berpendapat bahwa faktor pendidikan bukan syarat penting, dengan alasan bahwa banyak para pemimpin bangsa yang pendidikan formalnya tidak tinggi tetapi sukses menjadi pemimpin.
Pendapat ini mungkin ada benarnya pada kurun sejarah tertentu, yang berbeda dengan masa kini yang penuh dengan tantangan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang informasi. Pendidikan formal maupun nonformal akan membentuk insan yang berwawasan luas dan memiliki kekayaan informasi.
Informasi adalah kekuatan.
Anggota legislatif yang berpendidikan baik akan melihat suatu persoalan berbeda dengan mereka yang kurang berpendidikan, demikian juga dalam pendekatan pemecahan masalah.
Perbedaan ini karena informasi dan daya nalar yang mereka miliki berbeda.
Pendidikan yang baik akan menjadi bekal dalam menghadapi rumitnya persoalan bangsa.
Namun demikian untuk menjadi insan pengabdi yang paripurna melalui pengabdiannya sebagai anggota legislatif, kecerdasan intelektual harus dibarengi oleh kecerdasan emosi dan spiritual.
Integritas kesamaptaan adalah faktor pendukung yang penting agar kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual dapat dioptimalkan. Semua persyaratan diatas yaitu integritas kepribadian, intelektual akan kurang bermakna tanpa dukungan kesegaran dan kesehatan jasmani.
Dengan demikian seleksi dan penentuan daftar calon anggota legislatif perlu memperhatikan syarat-syarat diatas, sehingga dapat terbangun kualitas anggota legislatif yang teruji.
Syarat ini juga tidak mengenyampingkan mereka yang telah memberi kontribusi kepada partai, namun bukan satu-satunya syarat untuk menjadi calon jadi kalau kita tidak ingin mengorbankan masa depan partai.
Perlu dikembangkan sifat legowo dalam arti dapat menerima kewajaran tanpa rasa penyesalan, karena HATI NURANI memang menuntut yang terbaik.
Saat berdiri tahun 2006, Partai Hati Nurani Rakyat identik dengan sosok ketua umumnya, Wiranto. Namun, disadari, hal itu tidak akan lestari. Hanura kini ingin menciptakan figur-figur muda yang diwacana-kan publik. Langkah selanjutnya adalah konsolidasi partai agar bisa membangun jaringan akar rumput.
Berikut cerita Ketua Umum Partai Hanura Wiranto tentang target Hanura untuk eksis dan melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tahun 2014.
Persiapan apa yang dilakukan Hanura untuk tahun 2014?
Partai Hanura belum wacanakan capres karena sedang fokus pada tahap konsolidasi organisasi tahap kedua. Hanura sedang revitalisasi organisasi. Kami sedang fokus bagaimana Hanura tetap eksis pada 2014.
Sejak awal, Hanura membangun dirinya dengan model partai organik. Jadi, kebijakan tidak selalu top down yang disertai dengan fulus. Setiap tingkatan mampu bekerja dengan membiayai diri sendiri.
Kami sudah selesaikan tahap konsolidasi organisasi seperti munas tahun lalu. Musda di 33 provinsi juga selesai. Muscab juga sudah 70-80 persen selesai. Sekarang sudah ada komposisi baru dalam kepengurusan partai. Ada AD/ART baru. Pemimpin yang sekarang sudah bukan yang diangkat lagi. Sekarang dipilih secara demokratis.
Jadi tidak lagi mengandalkan figur Wiranto?
Awalnya, yang dijual memang nama saya. Orang belum tahu apa itu Hanura. Dalam waktu tiga tahun, Hanura belum kuat untuk jual namanya. Jadi, saya bilang, jual nama saya. Akan tetapi, ke depan, sebagai parpol tidak bisa seperti itu. Kami mulai ambil tokoh-tokoh muda yang masuk Hanura. Berangsur-angsur mereka diberi peran sehingga terjadi akselerasi pengenalan figur Partai Hanura.
Kinerjanya kami sampaikan lewat teman-teman di DPR. Oh, Hanura itu gigih. Itu strategi marketing. Wiranto lama-lama harus ada di belakang. Untuk 2014, walau masih tergantung akselerasi, lebih bagus kalau tokoh-tokoh muda ini jadi alternatif.
Jadi sudah membuat strategi untuk menyesuaikan diri dengan UU Parpol yang baru?
Kami adjustment, penyesuaian kinerja dengan UU Parpol yang baru. Misalnya, ada aturan harus ada mahkamah partai. Kami sudah punya badan kehormatan partai. Minimal, sudah mengantisipasi hal yang akan muncul dan ternyata cocok.
Langkah apa lagi untuk konsolidasi?
Kami juga membangun budaya organisasi. Kan, ada adagium kalau partai politik kotor, tidak ada sahabat yang abadi, yang ada hanya kepentingan. Kami tidak ingin seperti itu. Ada sikap-sikap yang mulia dan elegan. Kami sedang bangun budaya organisasi Hanura.
Bagaimana konkretnya membangun budaya organisasi itu?
Langkah konkret, saat kerja politik di DPR dan DPRD. Kelihatan, kan, kalau Hanura tidak akan berkoalisi dan beroposisi dengan lembaga pemerintah. Akan tetapi, kami akan melihat kebijakannya. Kalau kebijakan itu membela kepentingan rakyat, kami langsung mendukung, langsung berkoalisi. Akan tetapi, kalau ternyata kebijakan itu bertentangan dengan rakyat, tidak menguntungkan rakyat, kami langsung masuk ke kelompok oposisi.
Jadi, kami lebih enak. Tidak oposisi dan koalisi permanen. Buta dan tuli pakai kacamata kuda, salah-benar itu kebijakan koalisi. Kalau kebijakannya menaikkan harga BBM saat rakyat sengsara, kami bisa langsung tolak. Akan tetapi, kalau sudah koalisi permanen, harus ikut. Nah, kami tidak ingin seperti itu.
Contoh, kasus Bank Century. Betapa gigihnya Partai Hanura untuk selalu menyatakan ”usut, usut, usut”. Kami gigih bergeming dengan lobi dan kompromi. Saudara Akbar Faisal, kami katakan, perjuangan Saudara adalah perjuangan partai. Membela rakyat, membongkar kebobrokan. Laksanakan!
Bagaimana sekarang kondisi organisasi Partai Hanura?
Sekarang kami sudah 100 persen di provinsi dan kabupaten/kota, di kecamatan sudah 80 persen, targetnya 90 persen. Kemudian tiap kecamatan kami buatkan tingkat ranting di kelurahan.
Tema munas dan musda selalu membangun organisasi yang solid dan merakyat di semua tingkatan. Partai tanpa organisasi yang solid bagaimana memenangi persaingan yang begitu ketat.
Bagaimana dengan pragmatisme rakyat yang kemudian membuat ada pola money politics?
Kami tidak ingin menyerah pada pragmatisme. Kalau menyerah, kita akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membayar pada saat nanti pemilu. Uangnya dari mana? Pasti korupsi atau memanfaatkan teman-teman di DPR untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya.
Kami sadar, ada pertempuran antara idealisme dan pragmatisme. Terkadang memang menyakitkan, idealisme kalah dengan pragmatisme karena kondisi masyarakat yang sulit. Kami ingin dipercaya masyarakat.
Pendidikan politik sampai ke bawah, bagaimana caranya?
Sudah ada rencana, tim pemenangan pemilu sudah kerja keras 10 bulan ini. Yang memimpin Yuddy Chrisnandi. Program utama kami bisa punya kelompok pemasar sampai ke level ranting.
Itu sebabnya partai harus sampai ke ranting karena merekalah ujung tombak untuk bisa komunikasi dengan masyarakat. Tanpa itu, nonsense. Kita harus bicara dengan kampanye yang sifatnya hura-hura dan ekspose fisik. Kalau kita bicara level yang paling bawah, kita bicara komunikasi politik.
Anda masih percaya dengan kesadaran politik masyarakat?
Saya percaya itu tidak mudah. Demokrasi bisa berjalan saat kami punya pendapatan yang cukup. Akan tetapi, kami tidak tahu kapan. Kami akan mencoba menembus sampai dicintai dan dimiliki publik.
Berapa pemegang kartu anggota Hanura?
Target kami 29 juta, harus sudah tercapai sebelum tahun 2014. Sekarang terdaftar 10 juta.
Hasil Pemilu 2009 mengejutkan, di DPRD bisa unggul, sementara di DPR hanya 17 kursi?
Tidak, karena ada permainan. Harusnya, kan, ada equal antara DPRD dan pusat. Akan tetapi, kan, ada faktor-faktor X yang tidak terjamah. Dari 32 kursi, turun terus jadi 17. Pas saat itu jadi syarat pencapresan.
Ke depan bagaimana?
Dari awal saya gigih kasih pesan ke teman-teman di DPR. KPU dan KPUD harus dimasuki unsur parpol. Biar ada cross check. Jangan kemudian independen, dikooptasi oleh satu kekuasaan. Independen itu kinerja, bukan asal-usul. Kalau tidak dijaga, pasti akan berulang.
Bagaimana dengan wacana ambang batas parlemen 5 persen, atau penyederhanaan daerah pemilihan?
Penyederhanaan partai jangan sampai hanya demi 1-2 parpol. Jangan sampai kita bertabrakan dengan UUD, memasung hak politik rakyat. Hanura, kan, tadinya 2,5 persen. Kami bisa terima angka moderat, kan, 3 terutama untuk pusat.
Apakah yakin dengan 3 persen itu? Bagaimana dengan koalisi atau konfederasi?
Kalau 3 persen, ya, kami yakin. Kami sudah adakan pembicaraan dengan delapan partai kecil. Hanura jadi payungnya. Akan tetapi, yang kami ajak bicara, eh, masuk ke partai lain. Artinya memang ada pragmatisme.
Soal kepemimpinan nasional 2014, Anda termasuk sering disebut-sebut juga?
Bahwa nama saya termasuk unggul, Alhamdulillah. Kami belum mewacanakan. Masih terlalu dini untuk partai yang ingin berkembang. Jangan sampai buka fron untuk mengganggu konsolidasi organisasi. Kami harus fokus, jangan sampai banyak tugas.
Akan tetapi, kita, kan, masih sarat dengan politik figur?
Iya, karena lebih banyak lihat popularitas daripada kualitas. Kader-kader muda jadi sulit tembus. Track record mereka belum dilihat publik yang lebih lihat tokoh-tokoh lama.
Masalahnya, tidak ada figur lama yang kuat pada 2014 setelah Ibu Mega menyatakan mungkin tidak akan maju dan Pak SBY tidak bisa lagi?
Nanti juga akan muncul. Kan, sudah terlihat di survei-survei, kan. Tidak usah sekarang, kan. Kan, masih lama juga.
Kepemimpinan nasional tahun 2014 seperti apa? Apakah akan mencari pemimpin yang tegas, mengingat banyak masalah yang harus dituntaskan?
Itu hukum alam. Saat jenuh dengan gaya kepemimpinan tertentu, masyarakat akan mencari alternatif yang lain. Akan tetapi, masih tergantung banyak hal, sifat masyarakat yang belum politis dan pragmatis.
Target Hanura pada 2014?
Eksis. Di atas PT (parliamentary threshold). Membesarkan partai sebesar-besarnya, baru dari situ bicara kekuasaan.
Jadi, tidak akan muncul calon dari Hanura?
Saat berdiri tahun 2006, Partai Hati Nurani Rakyat identik dengan sosok ketua umumnya, Wiranto. Namun, disadari, hal itu tidak akan lestari. Hanura kini ingin menciptakan figur-figur muda yang diwacana-kan publik. Langkah selanjutnya adalah konsolidasi partai agar bisa membangun jaringan akar rumput.
Berikut cerita Ketua Umum Partai Hanura Wiranto tentang target Hanura untuk eksis dan melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tahun 2014.
Persiapan apa yang dilakukan Hanura untuk tahun 2014?
Partai Hanura belum wacanakan capres karena sedang fokus pada tahap konsolidasi organisasi tahap kedua. Hanura sedang revitalisasi organisasi. Kami sedang fokus bagaimana Hanura tetap eksis pada 2014.
Sejak awal, Hanura membangun dirinya dengan model partai organik. Jadi, kebijakan tidak selalu top down yang disertai dengan fulus. Setiap tingkatan mampu bekerja dengan membiayai diri sendiri.
Kami sudah selesaikan tahap konsolidasi organisasi seperti munas tahun lalu. Musda di 33 provinsi juga selesai. Muscab juga sudah 70-80 persen selesai. Sekarang sudah ada komposisi baru dalam kepengurusan partai. Ada AD/ART baru. Pemimpin yang sekarang sudah bukan yang diangkat lagi. Sekarang dipilih secara demokratis.
Jadi tidak lagi mengandalkan figur Wiranto?
Awalnya, yang dijual memang nama saya. Orang belum tahu apa itu Hanura. Dalam waktu tiga tahun, Hanura belum kuat untuk jual namanya. Jadi, saya bilang, jual nama saya. Akan tetapi, ke depan, sebagai parpol tidak bisa seperti itu. Kami mulai ambil tokoh-tokoh muda yang masuk Hanura. Berangsur-angsur mereka diberi peran sehingga terjadi akselerasi pengenalan figur Partai Hanura.
Kinerjanya kami sampaikan lewat teman-teman di DPR. Oh, Hanura itu gigih. Itu strategi marketing. Wiranto lama-lama harus ada di belakang. Untuk 2014, walau masih tergantung akselerasi, lebih bagus kalau tokoh-tokoh muda ini jadi alternatif.
Jadi sudah membuat strategi untuk menyesuaikan diri dengan UU Parpol yang baru?
Kami adjustment, penyesuaian kinerja dengan UU Parpol yang baru. Misalnya, ada aturan harus ada mahkamah partai. Kami sudah punya badan kehormatan partai. Minimal, sudah mengantisipasi hal yang akan muncul dan ternyata cocok.
Langkah apa lagi untuk konsolidasi?
Kami juga membangun budaya organisasi. Kan, ada adagium kalau partai politik kotor, tidak ada sahabat yang abadi, yang ada hanya kepentingan. Kami tidak ingin seperti itu. Ada sikap-sikap yang mulia dan elegan. Kami sedang bangun budaya organisasi Hanura.
Bagaimana konkretnya membangun budaya organisasi itu?
Langkah konkret, saat kerja politik di DPR dan DPRD. Kelihatan, kan, kalau Hanura tidak akan berkoalisi dan beroposisi dengan lembaga pemerintah. Akan tetapi, kami akan melihat kebijakannya. Kalau kebijakan itu membela kepentingan rakyat, kami langsung mendukung, langsung berkoalisi. Akan tetapi, kalau ternyata kebijakan itu bertentangan dengan rakyat, tidak menguntungkan rakyat, kami langsung masuk ke kelompok oposisi.
Jadi, kami lebih enak. Tidak oposisi dan koalisi permanen. Buta dan tuli pakai kacamata kuda, salah-benar itu kebijakan koalisi. Kalau kebijakannya menaikkan harga BBM saat rakyat sengsara, kami bisa langsung tolak. Akan tetapi, kalau sudah koalisi permanen, harus ikut. Nah, kami tidak ingin seperti itu.
Contoh, kasus Bank Century. Betapa gigihnya Partai Hanura untuk selalu menyatakan ”usut, usut, usut”. Kami gigih bergeming dengan lobi dan kompromi. Saudara Akbar Faisal, kami katakan, perjuangan Saudara adalah perjuangan partai. Membela rakyat, membongkar kebobrokan. Laksanakan!
Bagaimana sekarang kondisi organisasi Partai Hanura?
Sekarang kami sudah 100 persen di provinsi dan kabupaten/kota, di kecamatan sudah 80 persen, targetnya 90 persen. Kemudian tiap kecamatan kami buatkan tingkat ranting di kelurahan.
Tema munas dan musda selalu membangun organisasi yang solid dan merakyat di semua tingkatan. Partai tanpa organisasi yang solid bagaimana memenangi persaingan yang begitu ketat.
Bagaimana dengan pragmatisme rakyat yang kemudian membuat ada pola money politics?
Kami tidak ingin menyerah pada pragmatisme. Kalau menyerah, kita akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membayar pada saat nanti pemilu. Uangnya dari mana? Pasti korupsi atau memanfaatkan teman-teman di DPR untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya.
Kami sadar, ada pertempuran antara idealisme dan pragmatisme. Terkadang memang menyakitkan, idealisme kalah dengan pragmatisme karena kondisi masyarakat yang sulit. Kami ingin dipercaya masyarakat.
Pendidikan politik sampai ke bawah, bagaimana caranya?
Sudah ada rencana, tim pemenangan pemilu sudah kerja keras 10 bulan ini. Yang memimpin Yuddy Chrisnandi. Program utama kami bisa punya kelompok pemasar sampai ke level ranting.
Itu sebabnya partai harus sampai ke ranting karena merekalah ujung tombak untuk bisa komunikasi dengan masyarakat. Tanpa itu, nonsense. Kita harus bicara dengan kampanye yang sifatnya hura-hura dan ekspose fisik. Kalau kita bicara level yang paling bawah, kita bicara komunikasi politik.
Anda masih percaya dengan kesadaran politik masyarakat?
Saya percaya itu tidak mudah. Demokrasi bisa berjalan saat kami punya pendapatan yang cukup. Akan tetapi, kami tidak tahu kapan. Kami akan mencoba menembus sampai dicintai dan dimiliki publik.
Berapa pemegang kartu anggota Hanura?
Target kami 29 juta, harus sudah tercapai sebelum tahun 2014. Sekarang terdaftar 10 juta.
Hasil Pemilu 2009 mengejutkan, di DPRD bisa unggul, sementara di DPR hanya 17 kursi?
Tidak, karena ada permainan. Harusnya, kan, ada equal antara DPRD dan pusat. Akan tetapi, kan, ada faktor-faktor X yang tidak terjamah. Dari 32 kursi, turun terus jadi 17. Pas saat itu jadi syarat pencapresan.
Ke depan bagaimana?
Dari awal saya gigih kasih pesan ke teman-teman di DPR. KPU dan KPUD harus dimasuki unsur parpol. Biar ada cross check. Jangan kemudian independen, dikooptasi oleh satu kekuasaan. Independen itu kinerja, bukan asal-usul. Kalau tidak dijaga, pasti akan berulang.
Bagaimana dengan wacana ambang batas parlemen 5 persen, atau penyederhanaan daerah pemilihan?
Penyederhanaan partai jangan sampai hanya demi 1-2 parpol. Jangan sampai kita bertabrakan dengan UUD, memasung hak politik rakyat. Hanura, kan, tadinya 2,5 persen. Kami bisa terima angka moderat, kan, 3 terutama untuk pusat.
Apakah yakin dengan 3 persen itu? Bagaimana dengan koalisi atau konfederasi?
Kalau 3 persen, ya, kami yakin. Kami sudah adakan pembicaraan dengan delapan partai kecil. Hanura jadi payungnya. Akan tetapi, yang kami ajak bicara, eh, masuk ke partai lain. Artinya memang ada pragmatisme.
Soal kepemimpinan nasional 2014, Anda termasuk sering disebut-sebut juga?
Bahwa nama saya termasuk unggul, Alhamdulillah. Kami belum mewacanakan. Masih terlalu dini untuk partai yang ingin berkembang. Jangan sampai buka fron untuk mengganggu konsolidasi organisasi. Kami harus fokus, jangan sampai banyak tugas.
Akan tetapi, kita, kan, masih sarat dengan politik figur?
Iya, karena lebih banyak lihat popularitas daripada kualitas. Kader-kader muda jadi sulit tembus. Track record mereka belum dilihat publik yang lebih lihat tokoh-tokoh lama.
Masalahnya, tidak ada figur lama yang kuat pada 2014 setelah Ibu Mega menyatakan mungkin tidak akan maju dan Pak SBY tidak bisa lagi?
Nanti juga akan muncul. Kan, sudah terlihat di survei-survei, kan. Tidak usah sekarang, kan. Kan, masih lama juga.
Kepemimpinan nasional tahun 2014 seperti apa? Apakah akan mencari pemimpin yang tegas, mengingat banyak masalah yang harus dituntaskan?
Itu hukum alam. Saat jenuh dengan gaya kepemimpinan tertentu, masyarakat akan mencari alternatif yang lain. Akan tetapi, masih tergantung banyak hal, sifat masyarakat yang belum politis dan pragmatis.
Target Hanura pada 2014?
Eksis. Di atas PT (parliamentary threshold). Membesarkan partai sebesar-besarnya, baru dari situ bicara kekuasaan.
Jadi, tidak akan muncul calon dari Hanura?
Belum tentu. Bisa iya atau tidak. Itu nasib
.
“Kami mematok angka kompromistis 3 persen. Naik 0,5 dari 2,5 kan moderat,” kata Wiranto di sela acara Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas Hanura di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Desember 2010.
Ha tersebut disampaiakan Wiranto menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang mematok angka PT 4 persen pada Pemilu Legislatif 2014 menadatang.
Wiranto mengaku setuju dengan upaya peningkatan angka ambang batas sebagai bagian manajemen penyederhanaan partai dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun demikian, mantan Panglima TNI itu menolak bila peningkatannya dilakukan secara drastis.
Namun begitu, Wiranto menegaskan, berapapun angka ambang batas parlemen yang disepakati DPR, akan diikutinya. Karena pihaknya yakin, partainya mampu melampui angka ambang batas yang ditetapkan tersebut.
Apalagi, Hanura saat ini telah mencapai PT 3,7 persen yang diraih dalam keikutsertaannya yang pertama pada pemilu 2009 lalu.
Dikatakan Wiranto, Hanura dari nol mengagendakan partai organik, bukan partai mesin. Dijelaskan Wiranto, partai mesin itu dari atas sampai bawah, semua digerakkan dengan bensin. Sementara di Hanura sebagai partai organik, digerakkan dari bawah.
“Kini kita (Hanura) sudah dapatkan 3,7 persen. Secara teoritis 0-3,7 persen dengan cara organik, untuk dapatkan (PT) di atasnya, itu mudah,” kata Wiranto yakin.
umat, 08 April 2011
Definisi Atau Pengertian Politik
Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan dan politikos yang berarti kewarganegaraan.
Aristoteles (384-322 SM) dapat dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut zoon politikon. Dengan istilah itu ia ingin menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak dapat dihindari manusia, misalnya ketika ia mencoba untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan pribadi, dan ketika ia berupaya memengaruhi orang lain agar menerima pandangannya.
Aristoteles berkesimpulan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara. Dengan demikian kata politik menunjukkan suatu aspek kehidupan, yaitu kehidupan politik yang lazim dimaknai sebagai kehidupan yang menyangkut segi-segi kekuasaan dengan unsur-unsur: (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy, beleid), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation).
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi terhadap beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Sedangkan untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) dari sumber-sumber (resources) yang ada.
Untuk bisa berperan aktif melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan (power) dan kewenangan (authority) yang akan digunakan baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses itu. Cara-cara yang digunakan dapat bersifat meyakinkan (persuasive) dan jika perlu bersifat paksaan (coercion). Tanpa unsur paksaan, kebijakan itu hanya merupakan perumusan keinginan (statement of intent) belaka.
Politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Namun banyak pula yang beranggapan bahwa politik tidak hanya berkisar di lingkungan kekuasaan Negara atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial, maupun dalam aspek kehidupan lainnya. Demikianlah politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals) dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan-kegiatan perseorangan (individu).
By Ustad H.Faishal Anas
Malaysia -
Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto menyampaikan hasil kerja tim formatur tentang susunan kepengurusan DPP Hanura periode 2010-2015 saat secara resmi menutup Munas I Hanura yang diselenggarakan pada 5-7 Februari 2010 di Surabaya.
Dalam susunan kepengurusan harian Hanura, Ketua Dewan Penasehat tetap dijabat Bambang W Suharto. Sementara di jajaran DPP, mantan tokoh muda Golkar Yuddy Chrisnandi masuk dalam kepengurusan sebagai salah satu ketua DPP.
Ketua DPP lainnya yang juga diumumkan Wiranto diantaranya adalah Subagyo HS, Suaidi Marassabesy, Mutiara Sani, Yus Usman Sumanegara, Djakfar Badjeber, AS Hikam, Ali Kastela, Tari Siwi Utami, Akbar Faizal, Nurdin Tampubolon, Samuel Kotto dan Gusti Randa.
Total ketua DPP Hanura periode 2010-2015 berjumlah 21 orang atau menyusut dari kepengurusan periode sebelumnya yang berjumlah 51 orang. Untuk Sekjen, Wiranto mengatakan, posisinya diisi oleh Dossy Iskandar Prasetyo yang sebelumnya adalah Ketua DPD Hanura Jatim.
Sementara Bendahara Umum Hanura dijabat oleh Bambang Sujagat. Sebagaimana posisi ketua DPP, baik wakil sekjen maupun wakil bendahara, kata Wiranto, juga disusutkan jumlahnya. Jajaran kesekjenan yang semula berjumlah 59 diciutkan menjadi 11 orang dan untuk wakil bendahara disusutkan menjadi 10 orang dari semula 20 orang.
"Struktur DPP yang sebelumnya terlalu gemuk sekarang disusutkan sehingga lebih ramping dan diharapkan mampu bergerak lebih cepat," kata Wiranto, di Surabaya, Minggu (7/2).
Dikemukakannya, disamping merampingkan struktur kepengurusan DPP Hanura periode 2010-2015, maka tim formatur yang dipimpinnya juga memperhatikan aspirasi peserta munas agar mengedepankan proses regenerasi partai, memperhatikan kuota perempuan dalam kepengurusan serta keseimbangan perwakilan daerah di DPP.
Wiranto menjelaskan, komposisi kelompok tua dalam kepengurusan DPP 48 persen dan kelompok muda 52 persen. Prosentase perempuan di DPP 31 persen serta ada empat tokoh daerah masuk di DPP. "Artinya semua aspirasi yang disampaikan dalam Munas I Hanura sudah diakomodasi sesuai hati nurani," ujar Wiranto.
Selain menyusun komposisi badan pengurus harian partai, tim formatur melalui SK No 01/M.Munas I Hanura/II/2010 juga memberi mandat kepada Dewan Penasehat dan DPP untuk menyempurnakan susunan kepengurusan dalam waktu paling lama 30 hari ke depan.
Malaysia -
Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto menyampaikan hasil kerja tim formatur tentang susunan kepengurusan DPP Hanura periode 2010-2015 saat secara resmi menutup Munas I Hanura yang diselenggarakan pada 5-7 Februari 2010 di Surabaya.
Dalam susunan kepengurusan harian Hanura, Ketua Dewan Penasehat tetap dijabat Bambang W Suharto. Sementara di jajaran DPP, mantan tokoh muda Golkar Yuddy Chrisnandi masuk dalam kepengurusan sebagai salah satu ketua DPP.
Ketua DPP lainnya yang juga diumumkan Wiranto diantaranya adalah Subagyo HS, Suaidi Marassabesy, Mutiara Sani, Yus Usman Sumanegara, Djakfar Badjeber, AS Hikam, Ali Kastela, Tari Siwi Utami, Akbar Faizal, Nurdin Tampubolon, Samuel Kotto dan Gusti Randa.
Total ketua DPP Hanura periode 2010-2015 berjumlah 21 orang atau menyusut dari kepengurusan periode sebelumnya yang berjumlah 51 orang. Untuk Sekjen, Wiranto mengatakan, posisinya diisi oleh Dossy Iskandar Prasetyo yang sebelumnya adalah Ketua DPD Hanura Jatim.
Sementara Bendahara Umum Hanura dijabat oleh Bambang Sujagat. Sebagaimana posisi ketua DPP, baik wakil sekjen maupun wakil bendahara, kata Wiranto, juga disusutkan jumlahnya. Jajaran kesekjenan yang semula berjumlah 59 diciutkan menjadi 11 orang dan untuk wakil bendahara disusutkan menjadi 10 orang dari semula 20 orang.
"Struktur DPP yang sebelumnya terlalu gemuk sekarang disusutkan sehingga lebih ramping dan diharapkan mampu bergerak lebih cepat," kata Wiranto, di Surabaya, Minggu (7/2).
Dikemukakannya, disamping merampingkan struktur kepengurusan DPP Hanura periode 2010-2015, maka tim formatur yang dipimpinnya juga memperhatikan aspirasi peserta munas agar mengedepankan proses regenerasi partai, memperhatikan kuota perempuan dalam kepengurusan serta keseimbangan perwakilan daerah di DPP.
Wiranto menjelaskan, komposisi kelompok tua dalam kepengurusan DPP 48 persen dan kelompok muda 52 persen. Prosentase perempuan di DPP 31 persen serta ada empat tokoh daerah masuk di DPP. "Artinya semua aspirasi yang disampaikan dalam Munas I Hanura sudah diakomodasi sesuai hati nurani," ujar Wiranto.
Selain menyusun komposisi badan pengurus harian partai, tim formatur melalui SK No 01/M.Munas I Hanura/II/2010 juga memberi mandat kepada Dewan Penasehat dan DPP untuk menyempurnakan susunan kepengurusan dalam waktu paling lama 30 hari ke depan.
- Pendirian Partai HANURA dirintis oleh Wiranto bersama tokoh-tokoh nasional yang menggelar pertemuan di Jakarta pada tanggal 13-14 November 2006.
- Forum tersebut melahirkan delapan kesepakatan penting sebagai berikut.
- Dengan memperhatikan kondisi lingkungan global, regional, dan nasional, serta kinerja pemerintahan RI selama ini, mengisyaratkan bahwa sejatinya Indonesia belum berhasil mewujudkan apa yang diamanatkan UUD 1945.
- Memperhatikan kinerja pemerintahan sekarang ini maka kemungkinan tiga tahun yang akan datang akan sulit diharapkan adanya perubahan yang cukup signifikan, menyangkut perbaikan nasib bangsa.
- Oleh sebab itu perjuangan untuk mewujudkan terjadinya sirkulasi kepemimpinan nasional dan pemerintahan bukan lagi untuk memenuhi ambisi perorangan atau kelompok, namun merupakan perjuangan bersama untuk menyelamatkan masa depan bangsa.
- Perjuangan itu membutuhkan keberanian untuk menyusun strategi jangka panjang pada keseluruhan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara guna mengembalikan kemandirian dan kebanggaan kita sebagai bangsa.
- Untuk itu diperlukan kepemimpimpinan yang jujur, bijak, dan berani yang dapat menggalang persatuan, kebersamaan, dan keikhlasan, sebagaimana dahulu para pendahulu kita 'berhimpun bersama sebagai bangsa untuk mencapai kemerdekaan'. Sekarang saatnya kita berhimpun kembali sebagai bangsa guna menyelamatkan negeri kita.
- Kita kembangkan semangat perjuangan, 'Semua untuk satu, satu untuk semua'. Artinya, semua harus memberikan yang terbaik untuk satu tujuan bersama, yakni membentuk pemerintahan yang jujur dan berkualitas. Selanjutnya, pemerintahan itu benar-benar akan bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat Indonesia.
- Perjuangan itu akan kita wadahi dalam sebuah partai politik.
- Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan melindungi perjuangan yang tulus dan ikhlas ini demi masa depan Indonesia yang kita cintai bersama.
- Delapan kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dalam wadah partai politik bernama Partai Hati Nurani Rakyat, disingkat Partai HANURA. Pendeklarasian partai ini diselenggarakan pada tanggal 21 Desember 2006 di Jakarta.
- Komposisi dewan pendiri Partai HANURA di antaranya adalah: Jend. TNI (Purn) Wiranto, Yus Usman Sumanegara, Dr. Fuad Bawazier, Dr. Tuti Alawiyah AS., Jend. TNI (Purn) Fachrul Razi, Laks TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, Prof. Dr. Achmad Sutarmadi, Prof. Dr. Max Wullur, Prof. Dr. Azzam Sam Yasin, Jend. TNI (Purn) Subagyo HS., Jend. Pol (Purn) Chaeruddin Ismail, Samuel Koto, LetJen. TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, Marsdya TNI (Purn) Budhy Santoso, Djafar Badjeber, Uga Usman Wiranto, Letjen. TNI (Purn) Ary Mardjono, Elza Syarief, Nicolaus Daryanto, Anwar Fuadi, Dr. Teguh Samudra dan lain-lain.
- Menjawab kepedulian dan kecintaan yang mendalam terhadap nasib negara dan bangsa.
- Menjamin kepastian masa depan bangsa Indonesia yang saat ini tidak jelas arahnya.
- Merekonstruksi model kepemimpinan masa depan yang lebih memahami hati nurani rakyat, serta memiliki sifat-sifat jujur, tegas, berani, dan berkemampuan.
- Mewujudkan semangat sebagaimana yang ditempuh para pendahulu kita, berhimpun bersama untuk menyelamatkan bangsa.
- Merespons persoalan bangsa yang terlalu kompleks dibutuhkan solusi strategis, yaitu berpolitik dengan hati nurani untuk memperjuangkan kebenaran.
- Membangun kekuatan politik yang tidak berorientasi pada kekuasaan semata, namun dengan spirit ke-Tuhanan guna kemaslahatan/kebaikan.
- Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu-Zain, Sinar Harapan, 2001) kata 'hati nurani' diartikan perasaan yang dalam, batin.
- Islam mengenal kata bashirah untuk menyebut hati nurani, yang berarti pandangan mata batin. Sesungguhnya, di dalam hal yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati (bashirah). (QS. Ali Imran: 13) Bashirah selalu konsisten kepada kebenaran dan kejujuran.
- Dokumen Konsili Vatikan II, GS 16 mencatat, hati nurani merupakan petunjuk dan keputusan akhir dalam interaksinya dengan akal budi manusia dalam berhadapan dengan dirinya, orang lain, dan Tuhannya. Di situ ia seorang diri bersama Allah, yang sapaan-Nya menggema dalam batinnya.
- Dalam Perjanjian Baru, Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. (Kol 3:23) Di samping taat kepada hukum Allah, manusia juga perlu harmonisasi dalam hati nurani.
- Etika Kebuddhaan adalah etika nurani. Melaksanakan Etika Kebuddhaan artinya membangun kebiasaan untuk berhati nurani.
- Pemujaan Sang Hyang Atma sebagai Batara Hyang Guru dalam agama Hindu adalah pemujaan Guru yang ada dalam diri. Suara Sang Hyang Atma itu tiada lain adalah suara hati nurani. Orang yang gelap hati nuraninya cenderung berbuat yang makin menutup sinar suci Tuhan.
- Di dalam kitab Su Si agama Kong Hu Cu mengatakan, berbuat sesuai dengan Hati Nurani itulah Tao, sedangkan bimbingan untuk hidup menempuh jalan sesuai hati nurani itulah agama. Manusia yang tidak mengenal hati nuraninya maka ia tidak mengenal Tuhan.
- Secara sederhana, hati nurani adalah pusat kebenaran sejati. Pada akhirnya, hati nurani adalah solusi dari merosotnya akhlak dan moral bangsa Indonesia. Hati nurani sangat penting untuk mengedepankan kembali kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang saat ini sedang bermasalah.
FILOSOFI LOGO :Lima buah lingkaran berwarna coklat tanah dengan latar belakang segi empat berwarna putih bertuliskan GEMA HANURA ditengahnya, menggambarkan bahwa GEMA HANURA adalah Organisasi Sayap Partai Hanura yang menjadi wadah resonansi penyambung visi dan misi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kepada Generasi Muda dan masyarakat luas.
MAKNA LOGO :Lingkaran warna coklat tanah :Menggambarkan wujud bumi sebagai ruang dan sumber kehidupan yang berguna bagi semua makhluk khususnya manusia.Tulisan GEMA HANURA berwarna merah dengan bingkai warna biru :Menggambarkan Keberanian yang dijiwai dengan Kesejukan dan Keluasan hati kader GEMA HANURA untuk menggemakan Kebenaran yang berlandaskan Hati Nurani RakyatDasar Segi empat berwarna putih :Melambangkan kebersihan hati dan keikhlasan kader Gema Hanura untuk berjuang bagi Masyarakat, Negara dan Bangsa.Bingkai segi empat berwarna hitam :Menggambarkan kekokohan dan keutuhan perjuangan kader Gema Hanura dalam mewujudkan kemandirian Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat.
Latar belakang
Anggaran Dasar Partai HANURA –Pasal 14 – ayat (2) menetapkan tujuan khusus Partai adalah :
a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Tujuan partai sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.
Tidak pelak lagi Pasal 14 – ayat (2) ini menyiratkan dan mensyaratkan perlunya kader-kader partai yang berbobot agar mampu mengemban amanat pasal 14-ayat (2) ini yang diabdikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat banyak, melalui upaya dan kerja keras dalam mewujudkan Tujuan Umum Partai yang dituangkan kedalam Pasal 14 – ayat (1) yaitu:
a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Upaya untuk mewujudkan tujuan umum Partai tersebut tentu bukan masalah yang mudah dan sederhana ditengah-tengah berlangsungnya tranformasi budaya politik dan disiplin sosial yaitu proses perkembangan budaya politik nasional dari tingkat pembentukan ketingkat perkembangan dan dari tingkat perkembangan ketingkat kematangan, yang terwujud dalam sikap, perilaku dan perbuatan warga negara yang sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati.
Norma dasar yang menjadi haluan kemana bangsa ini akan dibawa adalah Pancasila yang merupakan wujud perjanjian luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri yang telah disepakati bersama sebagai pedoman hidup bangsa dan dasar negara.
Perjuangan untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan cita-cita bangsa kini berada dalam tantangan, ditengah-tengah gencarnya wacana yang mempertanyakan Pancasila sebagai ideologi atau bukan. Wacana yang muncul sebagai dampak politik keterbukaan adalah hal yang wajar dan tentu harus dijawab dengan argumentasi yang kuat. Ada yang menerjemahkan bahwa Pancasila hanya sebagai kontrak sosial yang dirumuskan bapak pembangun bangsa ini.
Ditengah perubahan era reformasi dan era globalisasi telah muncul pandangan tentang perlunya melakukan elaborasi yang mendalam tentang relevansi Pancasila sebagai dasar identitas nasional Indonesia. Penghapusan Pancasila sebagai satu-satunya azas setiap organisasi telah membuka peluang bagi organisasi untuk mengadopsi azas-azas ideologi lain.
Partai HANURA yang berazaskan Pancasila dan bercirikan nasionalis religius tentu harus memperjuangkan tegaknya Pancasila secara konstitusional. Bagi HANURA – Pancasila masih dan akan terus merupakan kekuatan pengikat persatuan bangsa yang masih utuh dan merupakan landasan bersama (common platform) bagi Negara bangsa Indonesia.
Tantangan lain sebagai dampak globalisasi muncul pula pada bidang ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Globalisasi telah melunnturkan batas-batas negara, dan munculnya keterkaitan dan ketergantungan antar negara yang makin erat. Globalisasi telah menimbulkan dampak yang positif maupun yang negatif. Upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemandirian bangsa dengan tetap dapat menarik manfaat globalisasi. Medan pertarungannya ada di Dewan Perwakilan Rakyat bila menyangkut bidang legislasi maupun pengawasan.
Untuk memenangkan pertarungan itu tentu memerlukan dukungan anggota Dewan yang handal bukan hanya dari HANURA tetapi memerlukan perkuatan dari anggota Dewan dari fraksi yang sehaluan dalam arti mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara maupun kepentingan lain dalam mewujudkan cita-cita partai yang diabdikan untuk mewujudkan kemandirian bangsa dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan visi Partai HANURA.
Persyaratan calon anggota legislatif
Persyaratan utama calon legislatif adalah memiliki integritas kepribadian, intelektual dan kesamaptaan yang baik. Penting juga diperhatikan adalah komitmen dan keteguhan pada arah perjuangan bangsa yang diterjemahan kedalam cita-cita partai. Dengan demikian akan menumbuhkan loyalitas utuh terhadap rakyat yang memilihnya, dan rela berkorban pada saat yang diperlukan.
Untuk mengukur komitmen ini tentu dapat dilihat dari sepak terjang anggota partai selama masa persiapan, konsolidasi dan pembentukan partai. Namun sebagai partai politik yang baru tentu tidak mudah untuk mengukurnya karena tidak bisa hanya disandarkan kepada lama atau barunya menjadi aktifis partai, karena ternyata baru pada tahap awal inipun sudah ada anggota lama yang mengundurkan diri. Jadi loyalitas tidak bisa diukur oleh lama atau barunya menjadi anggota partai.
Integritas kepribadian sangat penting untuk mengawal sisi moral perjuangan anggota legislatif ketika kelak berkiprah dimedan sesungguhnya. Tanpa itu sulit anggoata caleg mengusung kebenaran, keadilan dan cita-cita bangsa karena yang menjadi acuan adalah kepentingan pribadi. Bahwa menjadi anggota legislatif adalah pilihan hidup untuk menopang kehidupan tidak perlu dipungkiri karena ini dibenarkan namun jangan sampai fungsi dan tugas utama sebagai anggota legislatif dikorbankan hanya untuk kepentingan pribadi yang sifatnya sesaat..
Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengakibatkan kemerosotan kualitas akhlak bangsa, hampir merubah pandangan terhadap bangsa Indonesia yang dahulu dikenal sebagai bangsa yang berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia.
Unsur utama untuk mengembalikan citra ini adalah keteladanan pada semua tatanan kehidupan baik para pemimpin formal ataupun non-formal, termasuk anggota legislatif, maupun orang tua dan guru..
Integritas intelektual juga menjadi syarat penting untuk bekal sebagai anggota legislatif.
Masih banyak yang berpendapat bahwa faktor pendidikan bukan syarat penting, dengan alasan bahwa banyak para pemimpin bangsa yang pendidikan formalnya tidak tinggi tetapi sukses menjadi pemimpin.
Pendapat ini mungkin ada benarnya pada kurun sejarah tertentu, yang berbeda dengan masa kini yang penuh dengan tantangan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang informasi. Pendidikan formal maupun nonformal akan membentuk insan yang berwawasan luas dan memiliki kekayaan informasi.
Informasi adalah kekuatan.
Anggota legislatif yang berpendidikan baik akan melihat suatu persoalan berbeda dengan mereka yang kurang berpendidikan, demikian juga dalam pendekatan pemecahan masalah.
Perbedaan ini karena informasi dan daya nalar yang mereka miliki berbeda.
Pendidikan yang baik akan menjadi bekal dalam menghadapi rumitnya persoalan bangsa.
Namun demikian untuk menjadi insan pengabdi yang paripurna melalui pengabdiannya sebagai anggota legislatif, kecerdasan intelektual harus dibarengi oleh kecerdasan emosi dan spiritual.
Integritas kesamaptaan adalah faktor pendukung yang penting agar kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual dapat dioptimalkan. Semua persyaratan diatas yaitu integritas kepribadian, intelektual akan kurang bermakna tanpa dukungan kesegaran dan kesehatan jasmani.
Dengan demikian seleksi dan penentuan daftar calon anggota legislatif perlu memperhatikan syarat-syarat diatas, sehingga dapat terbangun kualitas anggota legislatif yang teruji.
Syarat ini juga tidak mengenyampingkan mereka yang telah memberi kontribusi kepada partai, namun bukan satu-satunya syarat untuk menjadi calon jadi kalau kita tidak ingin mengorbankan masa depan partai.
Perlu dikembangkan sifat legowo dalam arti dapat menerima kewajaran tanpa rasa penyesalan, karena HATI NURANI memang menuntut yang terbaik.
DPRD Propinsi Jambi dari Dapil Kerinci
Hasil Perhitungan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk Caleg Propinsi Jambi diperoleh partai sebagai berikut :
1. Partai Demokrat dengan 22.090 suara yang mendudukkan Mantan Ketua Bappeda Kabupaten Kerinci Drs. Nurkamal, HS dengan peroleh suara 9.786 ditambah dengan suara pemilih yang mencontreng partai sebanyak 8.883 suara ditambah dengan suara Dra. Silvana sebanyak 3.471 suara.
2. Partai Amanah Nasional dengan 20.827 suara yang mendudukkan Dedi Masiuni, SE dengan perolehan suara 8.010 ditambah dengan suara pemilih yang mencontreng partai sebanyak 1.487 suara ditambah dengan suara yang diperoleh Yos Adrino Adnan, SE sebanyak 5.812, H. Nasrul Madin 3.683 dan Ir. Jaya Pura sebanyak 1.835 3.471 suara.
3. Partai Golongan Karya dengan 17.439 suara yang mendudukkan Gusrizal dengan perolehan suara 5.949 ditambah dengan dengan suara pemilih yang mencontreng partai sebanyak 1.874 suara ditambah lagi dengan suara yang diperoleh Yos Sumarsono 4.140, H. Khabri Muis, SE, ME 2.387, Dra. Irina Safitri Rusdi 1.962 dan Walid Romli, SH sebanyak 1.127 suara.
4. Partai Hati Nurani Rakyat dengan 13.277 suara yang mendudukkan mantan firts ladys Kerinci Hj. Djasri Murni Fauzi dengan perolehan suara 7.657 ditambah dengan suara pemilih yang mencontreng partai sebanyak 1.748 suara ditambah dengan suara yang diperoleh Iskandar, SE, SH 1.283, dr. H. Bustami M. 1.153, Abdul Hadi 850, H. Nazahari Syarif 352 dan Rudy Cahyadi sebanyak 234 Suara.
5. Partai Gerakan Indonesia Raya dengan 9.671 yang mendudukkan Yanti Maria Susanti, SP dengan perolehan suara 4.494 ditambah dengan suara pemilih yang mencontreng partai sebanyak 1.062 suara ditambah dengan suara yang diperoleh Ir. Aruffi 2.538 dan Afrizal, SP sebanyak 1.577 Suara.
Dengan demikian berarti wakil rakyat yang berasal dari Kabupaten Kerinci dihiasi muka baru yang tentunya mempunyai program dan target pengabdian yang juga berbeda dengan wakil-wakil sebelumnya.
Daftar Caleg Propinsi Jambi Terpilih
Dan Jumlah Suara yg Diperoleh
Daerah Pemilihan Kerinci
No Partai Suara Caleg Terpilih Perolehan Partai2
1 Demokrat 22.090 Drs. H. Nurkamal 9.786 8.883
2 PAN 20.827 Dedi Masiuni, SE 8.010 1.487
3 Golkar 17.439 Gusrizal 5.949 1.874
4 Hanura 13.277 Hj. Djasri Murni Fauzi 7.657 1.748
5 Gerindra 9.671 Yanti Maria Susanti, SP 4.494 1.062
Hasil Perhitungan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum untuk Caleg Propinsi Jambi diperoleh partai sebagai berikut :
1. Partai Demokrat dengan 22.090 suara yang mendudukkan Mantan Ketua Bappeda Kabupaten Kerinci Drs. Nurkamal, HS dengan peroleh suara 9.786 ditambah dengan suara pemilih yang mencontreng partai sebanyak 8.883 suara ditambah dengan suara Dra. Silvana sebanyak 3.471 suara.
2. Partai Amanah Nasional dengan 20.827 suara yang mendudukkan Dedi Masiuni, SE dengan perolehan suara 8.010 ditambah dengan suara pemilih yang mencontreng partai sebanyak 1.487 suara ditambah dengan suara yang diperoleh Yos Adrino Adnan, SE sebanyak 5.812, H. Nasrul Madin 3.683 dan Ir. Jaya Pura sebanyak 1.835 3.471 suara.
3. Partai Golongan Karya dengan 17.439 suara yang mendudukkan Gusrizal dengan perolehan suara 5.949 ditambah dengan dengan suara pemilih yang mencontreng partai sebanyak 1.874 suara ditambah lagi dengan suara yang diperoleh Yos Sumarsono 4.140, H. Khabri Muis, SE, ME 2.387, Dra. Irina Safitri Rusdi 1.962 dan Walid Romli, SH sebanyak 1.127 suara.
4. Partai Hati Nurani Rakyat dengan 13.277 suara yang mendudukkan mantan firts ladys Kerinci Hj. Djasri Murni Fauzi dengan perolehan suara 7.657 ditambah dengan suara pemilih yang mencontreng partai sebanyak 1.748 suara ditambah dengan suara yang diperoleh Iskandar, SE, SH 1.283, dr. H. Bustami M. 1.153, Abdul Hadi 850, H. Nazahari Syarif 352 dan Rudy Cahyadi sebanyak 234 Suara.
5. Partai Gerakan Indonesia Raya dengan 9.671 yang mendudukkan Yanti Maria Susanti, SP dengan perolehan suara 4.494 ditambah dengan suara pemilih yang mencontreng partai sebanyak 1.062 suara ditambah dengan suara yang diperoleh Ir. Aruffi 2.538 dan Afrizal, SP sebanyak 1.577 Suara.
Dengan demikian berarti wakil rakyat yang berasal dari Kabupaten Kerinci dihiasi muka baru yang tentunya mempunyai program dan target pengabdian yang juga berbeda dengan wakil-wakil sebelumnya.
Daftar Caleg Propinsi Jambi Terpilih
Dan Jumlah Suara yg Diperoleh
Daerah Pemilihan Kerinci
No Partai Suara Caleg Terpilih Perolehan Partai2
1 Demokrat 22.090 Drs. H. Nurkamal 9.786 8.883
2 PAN 20.827 Dedi Masiuni, SE 8.010 1.487
3 Golkar 17.439 Gusrizal 5.949 1.874
4 Hanura 13.277 Hj. Djasri Murni Fauzi 7.657 1.748
5 Gerindra 9.671 Yanti Maria Susanti, SP 4.494 1.062
Ditulis dalam Uncategorized
Daftar Caleg Terpilih dan Jumlah Suara yg Diperoleh
Daerah Pemilihan Kerinci I
No Partai Suara Caleg Terpilih Perolehan
1 Republikan 4.938 H Zubir Dahlan 2.682
2 Demokrat 3.858 Afrizal 1.400
3 Golkar 2.801 Drs. Sulaiman Hasan 838
4 Gerindra 1.904 Drs. H. Syofyan Hasjim, MM 1.231
5 Hanura 1.901 Subur Budiman 1.015
6 PPPI 1.775 Tritama Satria Arsyad 1.359
7 PBB 1.724 Sulaiman SE 722
8 PAN 1.694 Bulkia 830
No Partai Suara Caleg Terpilih Perolehan
1 Republikan 4.938 H Zubir Dahlan 2.682
2 Demokrat 3.858 Afrizal 1.400
3 Golkar 2.801 Drs. Sulaiman Hasan 838
4 Gerindra 1.904 Drs. H. Syofyan Hasjim, MM 1.231
5 Hanura 1.901 Subur Budiman 1.015
6 PPPI 1.775 Tritama Satria Arsyad 1.359
7 PBB 1.724 Sulaiman SE 722
8 PAN 1.694 Bulkia 830
Daerah Pemilihan Kerinci II
No Partai Suara Caleg Terpilih Perolehan
1 PAN 4.371 Munir, SE 1.208
2 Hanura 3.589 Syafriadi, SH 1.718
3 Demokrat 3.174 Drs Mulyadi Yacoub 730
4 PKS 2.238 Ardinal Salim 438
5 PKPB 1.812 Ade Utama, AMD 1.149
6 PPP 1.766 Andi Oktavian, SE 1.065
7 Golkar 1.499 Hj Saadah Ramli 525
8 PBB 1.402 Junaifo Efendi, SH 558
No Partai Suara Caleg Terpilih Perolehan
1 PAN 4.371 Munir, SE 1.208
2 Hanura 3.589 Syafriadi, SH 1.718
3 Demokrat 3.174 Drs Mulyadi Yacoub 730
4 PKS 2.238 Ardinal Salim 438
5 PKPB 1.812 Ade Utama, AMD 1.149
6 PPP 1.766 Andi Oktavian, SE 1.065
7 Golkar 1.499 Hj Saadah Ramli 525
8 PBB 1.402 Junaifo Efendi, SH 558
Daerah Pemilihan Kerinci III
No Partai Suara Caleg Terpilih Perolehan
1 PAN 4.098 Adi Mukhlis 1.185
2 Golkar 3.584 Yuzarlis Rusli,DPT 1.551
3 PPP 3.393 Hatirman, S.Pd. 1.430
4 PKPB 3.208 H. Said Abdulah 1.184
5 PBR 2.415 Heri Purwanto 1.133
6 Demokrat 2.356 Yulius Riswandi, SH 852
7 PKS 2.340 Nofantri, SP 752
8 PDI-Perjuangan 2.099 Edison, SH 1.232
9 PPIB 2.010 Fajran,SP 1.504
No Partai Suara Caleg Terpilih Perolehan
1 PAN 4.098 Adi Mukhlis 1.185
2 Golkar 3.584 Yuzarlis Rusli,DPT 1.551
3 PPP 3.393 Hatirman, S.Pd. 1.430
4 PKPB 3.208 H. Said Abdulah 1.184
5 PBR 2.415 Heri Purwanto 1.133
6 Demokrat 2.356 Yulius Riswandi, SH 852
7 PKS 2.340 Nofantri, SP 752
8 PDI-Perjuangan 2.099 Edison, SH 1.232
9 PPIB 2.010 Fajran,SP 1.504
Daerah Pemilihan Kerinci IV
No Partai Suara Caleg Terpilih Perolehan
1 PAN 6.193 H. Liberty 1.496
2 Golkar 6.231 Sartoni,S.Pd 1.538
3 Demokrat 2.975 Irmanto, S.Pd, MM. 1.020
4 PKS 2.886 Drs. Yaruddin, MM 712
5 Hanura 2.669 Muhammad Rusdi, SE 1.169
6 PMB 2.585 Efaldi 1.073
7 PPP 2.572 Joni Efendi 1.125
8 Gerindra 2.516 Dedi Irawan 605
9 PKPB 1.935 Sabar Ar 955
10 PDI-Perjuangan 1.927 Sugiono 994
No Partai Suara Caleg Terpilih Perolehan
1 PAN 6.193 H. Liberty 1.496
2 Golkar 6.231 Sartoni,S.Pd 1.538
3 Demokrat 2.975 Irmanto, S.Pd, MM. 1.020
4 PKS 2.886 Drs. Yaruddin, MM 712
5 Hanura 2.669 Muhammad Rusdi, SE 1.169
6 PMB 2.585 Efaldi 1.073
7 PPP 2.572 Joni Efendi 1.125
8 Gerindra 2.516 Dedi Irawan 605
9 PKPB 1.935 Sabar Ar 955
10 PDI-Perjuangan 1.927 Sugiono 994
Proyeksi Politik Partai Hanura 2014
Berikut cerita Ketua Umum Partai Hanura Wiranto tentang target Hanura untuk eksis dan melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tahun 2014.
Persiapan apa yang dilakukan Hanura untuk tahun 2014?
Partai Hanura belum wacanakan capres karena sedang fokus pada tahap konsolidasi organisasi tahap kedua. Hanura sedang revitalisasi organisasi. Kami sedang fokus bagaimana Hanura tetap eksis pada 2014.
Sejak awal, Hanura membangun dirinya dengan model partai organik. Jadi, kebijakan tidak selalu top down yang disertai dengan fulus. Setiap tingkatan mampu bekerja dengan membiayai diri sendiri.
Kami sudah selesaikan tahap konsolidasi organisasi seperti munas tahun lalu. Musda di 33 provinsi juga selesai. Muscab juga sudah 70-80 persen selesai. Sekarang sudah ada komposisi baru dalam kepengurusan partai. Ada AD/ART baru. Pemimpin yang sekarang sudah bukan yang diangkat lagi. Sekarang dipilih secara demokratis.
Jadi tidak lagi mengandalkan figur Wiranto?
Awalnya, yang dijual memang nama saya. Orang belum tahu apa itu Hanura. Dalam waktu tiga tahun, Hanura belum kuat untuk jual namanya. Jadi, saya bilang, jual nama saya. Akan tetapi, ke depan, sebagai parpol tidak bisa seperti itu. Kami mulai ambil tokoh-tokoh muda yang masuk Hanura. Berangsur-angsur mereka diberi peran sehingga terjadi akselerasi pengenalan figur Partai Hanura.
Kinerjanya kami sampaikan lewat teman-teman di DPR. Oh, Hanura itu gigih. Itu strategi marketing. Wiranto lama-lama harus ada di belakang. Untuk 2014, walau masih tergantung akselerasi, lebih bagus kalau tokoh-tokoh muda ini jadi alternatif.
Jadi sudah membuat strategi untuk menyesuaikan diri dengan UU Parpol yang baru?
Kami adjustment, penyesuaian kinerja dengan UU Parpol yang baru. Misalnya, ada aturan harus ada mahkamah partai. Kami sudah punya badan kehormatan partai. Minimal, sudah mengantisipasi hal yang akan muncul dan ternyata cocok.
Langkah apa lagi untuk konsolidasi?
Kami juga membangun budaya organisasi. Kan, ada adagium kalau partai politik kotor, tidak ada sahabat yang abadi, yang ada hanya kepentingan. Kami tidak ingin seperti itu. Ada sikap-sikap yang mulia dan elegan. Kami sedang bangun budaya organisasi Hanura.
Bagaimana konkretnya membangun budaya organisasi itu?
Langkah konkret, saat kerja politik di DPR dan DPRD. Kelihatan, kan, kalau Hanura tidak akan berkoalisi dan beroposisi dengan lembaga pemerintah. Akan tetapi, kami akan melihat kebijakannya. Kalau kebijakan itu membela kepentingan rakyat, kami langsung mendukung, langsung berkoalisi. Akan tetapi, kalau ternyata kebijakan itu bertentangan dengan rakyat, tidak menguntungkan rakyat, kami langsung masuk ke kelompok oposisi.
Jadi, kami lebih enak. Tidak oposisi dan koalisi permanen. Buta dan tuli pakai kacamata kuda, salah-benar itu kebijakan koalisi. Kalau kebijakannya menaikkan harga BBM saat rakyat sengsara, kami bisa langsung tolak. Akan tetapi, kalau sudah koalisi permanen, harus ikut. Nah, kami tidak ingin seperti itu.
Contoh, kasus Bank Century. Betapa gigihnya Partai Hanura untuk selalu menyatakan ”usut, usut, usut”. Kami gigih bergeming dengan lobi dan kompromi. Saudara Akbar Faisal, kami katakan, perjuangan Saudara adalah perjuangan partai. Membela rakyat, membongkar kebobrokan. Laksanakan!
Bagaimana sekarang kondisi organisasi Partai Hanura?
Sekarang kami sudah 100 persen di provinsi dan kabupaten/kota, di kecamatan sudah 80 persen, targetnya 90 persen. Kemudian tiap kecamatan kami buatkan tingkat ranting di kelurahan.
Tema munas dan musda selalu membangun organisasi yang solid dan merakyat di semua tingkatan. Partai tanpa organisasi yang solid bagaimana memenangi persaingan yang begitu ketat.
Bagaimana dengan pragmatisme rakyat yang kemudian membuat ada pola money politics?
Kami tidak ingin menyerah pada pragmatisme. Kalau menyerah, kita akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membayar pada saat nanti pemilu. Uangnya dari mana? Pasti korupsi atau memanfaatkan teman-teman di DPR untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya.
Kami sadar, ada pertempuran antara idealisme dan pragmatisme. Terkadang memang menyakitkan, idealisme kalah dengan pragmatisme karena kondisi masyarakat yang sulit. Kami ingin dipercaya masyarakat.
Pendidikan politik sampai ke bawah, bagaimana caranya?
Sudah ada rencana, tim pemenangan pemilu sudah kerja keras 10 bulan ini. Yang memimpin Yuddy Chrisnandi. Program utama kami bisa punya kelompok pemasar sampai ke level ranting.
Itu sebabnya partai harus sampai ke ranting karena merekalah ujung tombak untuk bisa komunikasi dengan masyarakat. Tanpa itu, nonsense. Kita harus bicara dengan kampanye yang sifatnya hura-hura dan ekspose fisik. Kalau kita bicara level yang paling bawah, kita bicara komunikasi politik.
Anda masih percaya dengan kesadaran politik masyarakat?
Saya percaya itu tidak mudah. Demokrasi bisa berjalan saat kami punya pendapatan yang cukup. Akan tetapi, kami tidak tahu kapan. Kami akan mencoba menembus sampai dicintai dan dimiliki publik.
Berapa pemegang kartu anggota Hanura?
Target kami 29 juta, harus sudah tercapai sebelum tahun 2014. Sekarang terdaftar 10 juta.
Hasil Pemilu 2009 mengejutkan, di DPRD bisa unggul, sementara di DPR hanya 17 kursi?
Tidak, karena ada permainan. Harusnya, kan, ada equal antara DPRD dan pusat. Akan tetapi, kan, ada faktor-faktor X yang tidak terjamah. Dari 32 kursi, turun terus jadi 17. Pas saat itu jadi syarat pencapresan.
Ke depan bagaimana?
Dari awal saya gigih kasih pesan ke teman-teman di DPR. KPU dan KPUD harus dimasuki unsur parpol. Biar ada cross check. Jangan kemudian independen, dikooptasi oleh satu kekuasaan. Independen itu kinerja, bukan asal-usul. Kalau tidak dijaga, pasti akan berulang.
Bagaimana dengan wacana ambang batas parlemen 5 persen, atau penyederhanaan daerah pemilihan?
Penyederhanaan partai jangan sampai hanya demi 1-2 parpol. Jangan sampai kita bertabrakan dengan UUD, memasung hak politik rakyat. Hanura, kan, tadinya 2,5 persen. Kami bisa terima angka moderat, kan, 3 terutama untuk pusat.
Apakah yakin dengan 3 persen itu? Bagaimana dengan koalisi atau konfederasi?
Kalau 3 persen, ya, kami yakin. Kami sudah adakan pembicaraan dengan delapan partai kecil. Hanura jadi payungnya. Akan tetapi, yang kami ajak bicara, eh, masuk ke partai lain. Artinya memang ada pragmatisme.
Soal kepemimpinan nasional 2014, Anda termasuk sering disebut-sebut juga?
Bahwa nama saya termasuk unggul, Alhamdulillah. Kami belum mewacanakan. Masih terlalu dini untuk partai yang ingin berkembang. Jangan sampai buka fron untuk mengganggu konsolidasi organisasi. Kami harus fokus, jangan sampai banyak tugas.
Akan tetapi, kita, kan, masih sarat dengan politik figur?
Iya, karena lebih banyak lihat popularitas daripada kualitas. Kader-kader muda jadi sulit tembus. Track record mereka belum dilihat publik yang lebih lihat tokoh-tokoh lama.
Masalahnya, tidak ada figur lama yang kuat pada 2014 setelah Ibu Mega menyatakan mungkin tidak akan maju dan Pak SBY tidak bisa lagi?
Nanti juga akan muncul. Kan, sudah terlihat di survei-survei, kan. Tidak usah sekarang, kan. Kan, masih lama juga.
Kepemimpinan nasional tahun 2014 seperti apa? Apakah akan mencari pemimpin yang tegas, mengingat banyak masalah yang harus dituntaskan?
Itu hukum alam. Saat jenuh dengan gaya kepemimpinan tertentu, masyarakat akan mencari alternatif yang lain. Akan tetapi, masih tergantung banyak hal, sifat masyarakat yang belum politis dan pragmatis.
Target Hanura pada 2014?
Eksis. Di atas PT (parliamentary threshold). Membesarkan partai sebesar-besarnya, baru dari situ bicara kekuasaan.
Jadi, tidak akan muncul calon dari Hanura?
Saat berdiri tahun 2006, Partai Hati Nurani Rakyat identik dengan sosok ketua umumnya, Wiranto. Namun, disadari, hal itu tidak akan lestari. Hanura kini ingin menciptakan figur-figur muda yang diwacana-kan publik. Langkah selanjutnya adalah konsolidasi partai agar bisa membangun jaringan akar rumput.
Berikut cerita Ketua Umum Partai Hanura Wiranto tentang target Hanura untuk eksis dan melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tahun 2014.
Persiapan apa yang dilakukan Hanura untuk tahun 2014?
Partai Hanura belum wacanakan capres karena sedang fokus pada tahap konsolidasi organisasi tahap kedua. Hanura sedang revitalisasi organisasi. Kami sedang fokus bagaimana Hanura tetap eksis pada 2014.
Sejak awal, Hanura membangun dirinya dengan model partai organik. Jadi, kebijakan tidak selalu top down yang disertai dengan fulus. Setiap tingkatan mampu bekerja dengan membiayai diri sendiri.
Kami sudah selesaikan tahap konsolidasi organisasi seperti munas tahun lalu. Musda di 33 provinsi juga selesai. Muscab juga sudah 70-80 persen selesai. Sekarang sudah ada komposisi baru dalam kepengurusan partai. Ada AD/ART baru. Pemimpin yang sekarang sudah bukan yang diangkat lagi. Sekarang dipilih secara demokratis.
Jadi tidak lagi mengandalkan figur Wiranto?
Awalnya, yang dijual memang nama saya. Orang belum tahu apa itu Hanura. Dalam waktu tiga tahun, Hanura belum kuat untuk jual namanya. Jadi, saya bilang, jual nama saya. Akan tetapi, ke depan, sebagai parpol tidak bisa seperti itu. Kami mulai ambil tokoh-tokoh muda yang masuk Hanura. Berangsur-angsur mereka diberi peran sehingga terjadi akselerasi pengenalan figur Partai Hanura.
Kinerjanya kami sampaikan lewat teman-teman di DPR. Oh, Hanura itu gigih. Itu strategi marketing. Wiranto lama-lama harus ada di belakang. Untuk 2014, walau masih tergantung akselerasi, lebih bagus kalau tokoh-tokoh muda ini jadi alternatif.
Jadi sudah membuat strategi untuk menyesuaikan diri dengan UU Parpol yang baru?
Kami adjustment, penyesuaian kinerja dengan UU Parpol yang baru. Misalnya, ada aturan harus ada mahkamah partai. Kami sudah punya badan kehormatan partai. Minimal, sudah mengantisipasi hal yang akan muncul dan ternyata cocok.
Langkah apa lagi untuk konsolidasi?
Kami juga membangun budaya organisasi. Kan, ada adagium kalau partai politik kotor, tidak ada sahabat yang abadi, yang ada hanya kepentingan. Kami tidak ingin seperti itu. Ada sikap-sikap yang mulia dan elegan. Kami sedang bangun budaya organisasi Hanura.
Bagaimana konkretnya membangun budaya organisasi itu?
Langkah konkret, saat kerja politik di DPR dan DPRD. Kelihatan, kan, kalau Hanura tidak akan berkoalisi dan beroposisi dengan lembaga pemerintah. Akan tetapi, kami akan melihat kebijakannya. Kalau kebijakan itu membela kepentingan rakyat, kami langsung mendukung, langsung berkoalisi. Akan tetapi, kalau ternyata kebijakan itu bertentangan dengan rakyat, tidak menguntungkan rakyat, kami langsung masuk ke kelompok oposisi.
Jadi, kami lebih enak. Tidak oposisi dan koalisi permanen. Buta dan tuli pakai kacamata kuda, salah-benar itu kebijakan koalisi. Kalau kebijakannya menaikkan harga BBM saat rakyat sengsara, kami bisa langsung tolak. Akan tetapi, kalau sudah koalisi permanen, harus ikut. Nah, kami tidak ingin seperti itu.
Contoh, kasus Bank Century. Betapa gigihnya Partai Hanura untuk selalu menyatakan ”usut, usut, usut”. Kami gigih bergeming dengan lobi dan kompromi. Saudara Akbar Faisal, kami katakan, perjuangan Saudara adalah perjuangan partai. Membela rakyat, membongkar kebobrokan. Laksanakan!
Bagaimana sekarang kondisi organisasi Partai Hanura?
Sekarang kami sudah 100 persen di provinsi dan kabupaten/kota, di kecamatan sudah 80 persen, targetnya 90 persen. Kemudian tiap kecamatan kami buatkan tingkat ranting di kelurahan.
Tema munas dan musda selalu membangun organisasi yang solid dan merakyat di semua tingkatan. Partai tanpa organisasi yang solid bagaimana memenangi persaingan yang begitu ketat.
Bagaimana dengan pragmatisme rakyat yang kemudian membuat ada pola money politics?
Kami tidak ingin menyerah pada pragmatisme. Kalau menyerah, kita akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membayar pada saat nanti pemilu. Uangnya dari mana? Pasti korupsi atau memanfaatkan teman-teman di DPR untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya.
Kami sadar, ada pertempuran antara idealisme dan pragmatisme. Terkadang memang menyakitkan, idealisme kalah dengan pragmatisme karena kondisi masyarakat yang sulit. Kami ingin dipercaya masyarakat.
Pendidikan politik sampai ke bawah, bagaimana caranya?
Sudah ada rencana, tim pemenangan pemilu sudah kerja keras 10 bulan ini. Yang memimpin Yuddy Chrisnandi. Program utama kami bisa punya kelompok pemasar sampai ke level ranting.
Itu sebabnya partai harus sampai ke ranting karena merekalah ujung tombak untuk bisa komunikasi dengan masyarakat. Tanpa itu, nonsense. Kita harus bicara dengan kampanye yang sifatnya hura-hura dan ekspose fisik. Kalau kita bicara level yang paling bawah, kita bicara komunikasi politik.
Anda masih percaya dengan kesadaran politik masyarakat?
Saya percaya itu tidak mudah. Demokrasi bisa berjalan saat kami punya pendapatan yang cukup. Akan tetapi, kami tidak tahu kapan. Kami akan mencoba menembus sampai dicintai dan dimiliki publik.
Berapa pemegang kartu anggota Hanura?
Target kami 29 juta, harus sudah tercapai sebelum tahun 2014. Sekarang terdaftar 10 juta.
Hasil Pemilu 2009 mengejutkan, di DPRD bisa unggul, sementara di DPR hanya 17 kursi?
Tidak, karena ada permainan. Harusnya, kan, ada equal antara DPRD dan pusat. Akan tetapi, kan, ada faktor-faktor X yang tidak terjamah. Dari 32 kursi, turun terus jadi 17. Pas saat itu jadi syarat pencapresan.
Ke depan bagaimana?
Dari awal saya gigih kasih pesan ke teman-teman di DPR. KPU dan KPUD harus dimasuki unsur parpol. Biar ada cross check. Jangan kemudian independen, dikooptasi oleh satu kekuasaan. Independen itu kinerja, bukan asal-usul. Kalau tidak dijaga, pasti akan berulang.
Bagaimana dengan wacana ambang batas parlemen 5 persen, atau penyederhanaan daerah pemilihan?
Penyederhanaan partai jangan sampai hanya demi 1-2 parpol. Jangan sampai kita bertabrakan dengan UUD, memasung hak politik rakyat. Hanura, kan, tadinya 2,5 persen. Kami bisa terima angka moderat, kan, 3 terutama untuk pusat.
Apakah yakin dengan 3 persen itu? Bagaimana dengan koalisi atau konfederasi?
Kalau 3 persen, ya, kami yakin. Kami sudah adakan pembicaraan dengan delapan partai kecil. Hanura jadi payungnya. Akan tetapi, yang kami ajak bicara, eh, masuk ke partai lain. Artinya memang ada pragmatisme.
Soal kepemimpinan nasional 2014, Anda termasuk sering disebut-sebut juga?
Bahwa nama saya termasuk unggul, Alhamdulillah. Kami belum mewacanakan. Masih terlalu dini untuk partai yang ingin berkembang. Jangan sampai buka fron untuk mengganggu konsolidasi organisasi. Kami harus fokus, jangan sampai banyak tugas.
Akan tetapi, kita, kan, masih sarat dengan politik figur?
Iya, karena lebih banyak lihat popularitas daripada kualitas. Kader-kader muda jadi sulit tembus. Track record mereka belum dilihat publik yang lebih lihat tokoh-tokoh lama.
Masalahnya, tidak ada figur lama yang kuat pada 2014 setelah Ibu Mega menyatakan mungkin tidak akan maju dan Pak SBY tidak bisa lagi?
Nanti juga akan muncul. Kan, sudah terlihat di survei-survei, kan. Tidak usah sekarang, kan. Kan, masih lama juga.
Kepemimpinan nasional tahun 2014 seperti apa? Apakah akan mencari pemimpin yang tegas, mengingat banyak masalah yang harus dituntaskan?
Itu hukum alam. Saat jenuh dengan gaya kepemimpinan tertentu, masyarakat akan mencari alternatif yang lain. Akan tetapi, masih tergantung banyak hal, sifat masyarakat yang belum politis dan pragmatis.
Target Hanura pada 2014?
Eksis. Di atas PT (parliamentary threshold). Membesarkan partai sebesar-besarnya, baru dari situ bicara kekuasaan.
Jadi, tidak akan muncul calon dari Hanura?
Belum tentu. Bisa iya atau tidak. Itu nasib
" Partai politik nasional 2009 "
- Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)*
- Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
- Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
- Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- Partai Barisan Nasional (Barnas)
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)*
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*
- Partai Amanat Nasional (PAN)*
- Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB)
- Partai Kedaulatan
- Partai Persatuan Daerah (PPD)
- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)*
- Partai Pemuda Indonesia (PPI)
- Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)*
- Partai Demokrasi Pembaruan (PDP)
- Partai Karya Perjuangan (PKP)
- Partai Matahari Bangsa (PMB)
- Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)*
- Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)*
- Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
- Partai Pelopor*
- Partai Golongan Karya (Golkar)*
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)*
- Partai Damai Sejahtera (PDS)*
- Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia)
- Partai Bulan Bintang (PBB)*
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)*
- Partai Bintang Reformasi (PBR)*
- Partai Patriot
- Partai Demokrat*
- Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI)
- Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
- Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
- Partai Merdeka
- Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI)
- Partai Sarikat Indonesia (PSI)
- Partai Buruh
Latar Belakang, Arti Lambang, Visi Misi Partai Hanura |
Selasa, 21 Agustus 2007 | |
01. Sejarah Pendirian partai
02. Mengapa Partai HANURA Harus Didirikan? 03. Apa yang dimaksud dengan Hati Nurani? 04. Lambang Partai dan Penjelasannya 05. Azas, Ciri, dan Nilai Dasar Perjuangan Partai HANURA 06. Visi Partai HANURA 07. Misi Partai HANURA 08. Tugas Pokok Partai HANURA 09. Mengapa Partai HANURA disebut Partai Organik 10. NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 11. Struktur Organisasi Partai HANURA 12. Motto 'Saatnya Hati Nurani Bicara' 13. 'Bekerja untuk Keunggulan Bangsa'
|